Jabarpos.id – Dinamika politik di tanah air yang kian memanas dalam dua pekan terakhir memicu kekhawatiran mengenai stabilitas ekonomi nasional. Ketidakpastian ini disinyalir dapat memberikan tekanan pada peringkat utang atau sovereign rating Indonesia yang dikelola oleh lembaga pemeringkat internasional.
Menanggapi isu tersebut, Kementerian Keuangan memberikan pernyataan resmi untuk menenangkan pasar. Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, menyatakan bahwa pemerintah tetap optimis terhadap pandangan positif lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia.
Hidayat menjelaskan bahwa meskipun stabilitas politik merupakan salah satu variabel penting dalam perhitungan peringkat oleh lembaga seperti Fitch, asesmen tersebut lebih menitikberatkan pada stabilitas jangka panjang. Menurutnya, gejolak politik yang bersifat jangka pendek tidak akan menjadi faktor penentu utama.
Also Read
"Kami cukup percaya diri. Jika kita lihat, Indonesia sudah memiliki kematangan demokrasi dalam mengelola dinamika yang ada," ujar Hidayat saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas politik demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Fokus utama lembaga pemeringkat, menurut Hidayat, adalah pada fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan, bukan sekadar isu politik sesaat.
Namun, pandangan berbeda datang dari pengamat ekonomi. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, memperingatkan bahwa ketidakpastian politik yang berkepanjangan dapat menggerus kepercayaan investor dan pelaku usaha.
Dipo menekankan bahwa pasar sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Jika polemik politik tidak segera mereda, hal ini berpotensi menurunkan peringkat utang Indonesia. "Sangat mungkin terjadi penurunan rating, karena tata kelola dan stabilitas politik memiliki bobot yang sangat besar dalam metodologi penilaian Fitch," jelas Dipo kepada jabarpos.id.
Dampak dari penurunan rating atau ketidakpastian ini tidak hanya bersifat administratif. Dipo memperingatkan adanya risiko kenaikan risk premium yang akan memicu kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN). Jika yield SBN melonjak, maka biaya pinjaman perbankan—seperti kredit usaha dan UMKM—juga akan ikut naik. Hal ini pada akhirnya akan memperberat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena meningkatnya biaya bunga utang yang harus dibayar pemerintah.
Sebagai informasi, dalam kriteria pemeringkatan negara, Fitch Ratings menggunakan Indikator Tata Kelola Bank Dunia (WBGI) sebagai komponen kuantitatif utama. Faktor tata kelola ini memiliki bobot yang signifikan dalam menentukan peringkat sebuah negara.
Meski sempat mengalami revisi prospek dari stabil menjadi negatif, peringkat utang Indonesia per Maret 2026 masih berada di level BBB, yang berarti masih masuk dalam kategori layak investasi (investment grade). Tantangan ke depan bagi pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan disiplin fiskal agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga di tengah dinamika politik yang ada.
