Strategi Baru OJK Perkuat Industri Keuangan

Author Image

Endang Wulansari

18 November 2026, 00:31 WIB

Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengumumkan langkah besar untuk merombak total wajah industri keuangan di Indonesia. Melalui sebuah agenda reformasi struktural yang diberi tajuk "Raising the Bars" untuk periode 2025 hingga 2028, lembaga pengawas keuangan ini berkomitmen menciptakan ekosistem yang lebih sehat, tangguh, dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Langkah berani ini disampaikan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, dalam sebuah diskusi bersama awak media di Bali pada Selasa (17/11/2026). OJK menekankan bahwa transformasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya fundamental untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Strategi Baru OJK Perkuat Industri Keuangan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ogi memaparkan lima pilar utama yang akan menjadi mesin penggerak reformasi ini. Pilar pertama berfokus pada penguatan modal dan ketahanan finansial. Hal ini mencakup peningkatan ekuitas minimum secara bertahap, penerapan sistem New Risk-Based Capital (New RBC), serta mendorong konsolidasi industri agar perusahaan memiliki kapasitas yang lebih kuat. Selain itu, OJK menegaskan kewajiban pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) bagi perusahaan asuransi yang harus rampung paling lambat 31 Desember 2026.

Pilar kedua diarahkan pada perbaikan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. OJK ingin memastikan setiap pelaku industri menjalankan bisnis secara transparan dan akuntabel melalui pengawasan berbasis risiko yang lebih ketat. Sementara itu, pilar ketiga menitikberatkan pada perlindungan konsumen. Masyarakat akan diberikan perlindungan lebih melalui transparansi informasi produk dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Untuk memulihkan kepercayaan publik, pilar keempat akan fokus pada integritas pasar dan perilaku pelaku usaha (market conduct). OJK akan mengawasi ketat kualitas layanan serta cara perusahaan menangani pengaduan nasabah. Terakhir, pilar kelima bertujuan menyelaraskan industri domestik dengan standar global, termasuk penerapan standar akuntansi IFRS 17 atau PSAK 117 serta penguatan kerja sama internasional melalui International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

Rencana besar ini akan dijalankan secara bertahap. Pada tahun 2025, fokus utama adalah implementasi awal PSAK 117 dan persiapan sistem New RBC. Memasuki tahun 2026, perusahaan asuransi ditargetkan memenuhi ekuitas minimum tahap pertama sebesar Rp250 miliar, sedangkan perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Di tahun yang sama, infrastruktur Program Penjaminan Polis (PPP) juga ditargetkan selesai.

Perjalanan reformasi akan mencapai puncaknya pada 2027 dan 2028. Pada 2027, implementasi New RBC akan diberlakukan dengan target rasio tertentu, diikuti dengan aktivasi PPP. Pada Januari 2028, Program Penjaminan Polis diharapkan sudah beroperasi penuh. Selain itu, pada tahap kedua di tahun 2028, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas antara Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, sementara reasuransi mencapai Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.

Melalui rangkaian strategi ini, OJK optimis industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun di Indonesia akan tumbuh menjadi sektor yang kompetitif secara internasional dan, yang paling penting, menjadi tempat yang aman bagi dana masyarakat.

Related Post