Jabarpos.id – Kabar baik bagi masyarakat yang seringkali merasa kesulitan saat menghadapi masalah hukum atau sengketa dengan lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) secara resmi memperkuat sistem perlindungan konsumen dengan memperluas jangkauan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Langkah strategis ini kini mencakup sektor sistem pembayaran, sebuah area yang sangat krusial bagi aktivitas ekonomi digital masyarakat saat ini.
Perluasan wewenang ini merupakan hasil dari penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama antara OJK dan BI. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih solid dalam menangani berbagai keluhan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jasa keuangan konvensional maupun transaksi sistem pembayaran yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan penyelesaian masalah dilakukan secara proaktif. Menurutnya, kecepatan inovasi di dunia keuangan harus berjalan beriringan dengan kecepatan perlindungan terhadap konsumen. Jangan sampai masyarakat harus menanggung kerugian besar terlebih dahulu sebelum sistem diperbaiki.
Also Read
"Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan yang masuk harus dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi industri untuk memperbaiki produk, proses bisnis, hingga perilaku pelaku usaha," ujar Dicky dalam keterangan resminya.
Sinergi antara OJK, BI, kementerian terkait, hingga pelaku industri diharapkan mampu membangun ekosistem perlindungan konsumen yang terintegrasi. Hal ini mencakup pencegahan risiko sejak dini, penanganan pengaduan yang responsif, hingga penyelesaian sengketa yang adil bagi semua pihak. Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menambahkan bahwa petunjuk pelaksanaan ini akan memperkuat koordinasi antar-otoritas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Bagi konsumen yang ingin menggunakan layanan ini, penting untuk memahami alur penyelesaiannya. Berdasarkan regulasi, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi garda terdepan atau first line of defense. Artinya, jika Anda memiliki keluhan, Anda wajib menyelesaikannya terlebih dahulu melalui mekanisme internal perusahaan tersebut atau yang dikenal dengan Internal Dispute Resolution (IDR).
Namun, jika melalui jalur internal tidak tercapai kesepakatan, barulah konsumen dapat membawa kasus tersebut ke LAPS SJK melalui mekanisme External Dispute Resolution (EDR). LAPS SJK sendiri adalah lembaga yang menyediakan jalur penyelesaian di luar pengadilan dengan prinsip independensi, keadilan, dan efisiensi. Perlu dicatat bahwa sengketa yang dapat ditangani adalah sengketa perdata yang belum masuk ke ranah pengadilan atau arbitrase lainnya.
Langkah penguatan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan adanya perluasan ini, masyarakat kini memiliki pilihan yang lebih luas dan pasti dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai konsumen di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan.





