Jabarpos.id – Isu mengenai pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan media sosial. Menanggapi kegaduhan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang terkait mekanisme penyimpanan dan pengelolaan dana tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa saat ini mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon masih bervariasi. Pada praktiknya, banyak perusahaan yang saat ini hanya mencatat dana tersebut sebagai cadangan pesangon di dalam pembukuan internal mereka tanpa mengeluarkan uang tunainya secara fisik.
Namun, Ogi memberikan saran agar perusahaan lebih bijak dalam mengelola kewajiban tersebut. Ia menyarankan agar dana cadangan tersebut dititipkan melalui skema Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Menurutnya, mengintegrasikan dana pesangon ke dalam kelompok dana pensiun akan jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan karena adanya insentif pajak yang berbeda dibandingkan dengan pengelolaan dana biasa.
Also Read
"Bagi kami, sebaiknya dana tersebut masuk ke kelompok dana pensiun. Terkait pengelolaannya, bisa melalui penyelenggara program pensiun seperti BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, atau lembaga khusus yang nantinya akan disiapkan oleh pemerintah," ujar Ogi dalam sebuah diskusi bersama awak media di Nusa Dua, Bali.
Lebih lanjut, Ogi memaparkan bahwa dasar hukum kewajiban perusahaan untuk menyetor dana cadangan pesangon ini telah diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Saat ini, pemerintah tengah memberikan masa transisi selama satu tahun, dengan target kebijakan ini akan mulai diimplementasikan secara penuh pada awal tahun 2027.
Mengenai teknis pengelolaan oleh lembaga khusus, Ogi menegaskan bahwa hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini, pembahasan mengenai DCP sudah mencakup aspek krusial seperti program penjaminan polis, skema iuran awal, iuran berkala, hingga cakupan jaminan yang diberikan. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu terbitnya PP dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang dijadwalkan keluar enam bulan setelah PP tersebut disahkan.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah syarat Risk Based Capital (RBC) sebagai kriteria utama bagi lembaga yang ingin mengikuti program penjaminan polis. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dana pekerja.
OJK juga memiliki ambisi besar untuk memperdalam pasar dana pensiun di Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2026-2045, kontribusi dana pensiun ditargetkan mencapai 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini merupakan lompatan besar, mengingat saat ini kontribusinya baru menyentuh angka 8 persen.
Ogi menekankan bahwa inovasi produk, termasuk skema dana cadangan pesangon ini, sangat diperlukan agar sektor dana pensiun tidak stagnan. Tanpa adanya inovasi, target besar tersebut akan sulit tercapai.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah memberikan klarifikasi untuk meredam rumor. Kemnaker menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan lembaga resmi yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana tersebut, maupun pernyataan bahwa Kemnaker sendiri yang akan bertindak sebagai pengelolanya.





