Strategi BI Perkuat Keamanan Digital

Author Image

Endang Wulansari

19 November 2026, 06:04 WIB

<strong>Jabarpos.id – Di tengah pesatnya digitalisasi ekonomi, ancaman serangan siber menjadi tantangan serius yang membayangi stabilitas sistem pembayaran di Indonesia. Menanggapi risiko yang kian kompleks, Bank Indonesia (BI) kini mengambil langkah proaktif dengan memperketat pengamanan infrastruktur keuangan digital guna memastikan seluruh transaksi masyarakat tetap berjalan aman dan lancar.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi serangan siber, baik yang berskala domestik maupun internasional. BI telah menyiapkan strategi komprehensif yang mencakup pengawasan ketat, deteksi dini, hingga kesiapan pemulihan sistem jika terjadi gangguan.

Strategi BI Perkuat Keamanan Digital
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam upaya memperkuat benteng pertahanan digital, BI menerapkan empat strategi utama. Langkah pertama adalah melakukan pemantauan secara intensif terhadap tren ancaman siber global. Hal ini bertujuan agar BI dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini sebelum berdampak pada kelancaran sistem pembayaran nasional.

Strategi kedua difokuskan pada penguatan regulasi dan pengawasan ketahanan siber. BI memastikan bahwa setiap penyelenggara sistem pembayaran memiliki manajemen risiko yang mumpuni, perlindungan infrastruktur kritis yang kuat, serta sistem deteksi dini yang canggih. Filianingsih menekankan bahwa aspek krusial dalam strategi ini adalah kemampuan pemulihan sistem (recovery). Menurutnya, kecepatan dalam memulihkan layanan pasca-insiden sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem pembayaran digital.

Selanjutnya, strategi ketiga melibatkan penguatan sinergi antarlembaga. BI aktif berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berbagai kementerian, serta asosiasi terkait. Kolaborasi ini bertujuan agar penanganan jika terjadi serangan siber dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Langkah keempat adalah memberikan instruksi tegas kepada seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memperkuat sistem keamanan internal mereka. BI bahkan telah membentuk grup komunikasi khusus dengan para penyelenggara ini guna mempercepat pelaporan insiden dan koordinasi penanganan darurat.

Selain memperkuat sisi penyedia, BI juga mengajak masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan transaksi. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi digital mereka.

Di sisi lain, perkembangan positif terlihat pada penggunaan QRIS lintas negara. Hingga Oktober 2024, nilai transaksi QRIS antarnegara secara net inbound telah menyentuh angka Rp61 triliun. Tercatat ada 29,9 juta transaksi inbound (wisatawan asing menggunakan QRIS di Indonesia) dan 5,75 juta transaksi outbound (warga Indonesia menggunakan QRIS di luar negeri).

BI pun terus berambisi memperluas jangkauan QRIS. Hong Kong ditargetkan mulai melayani transaksi inbound pada Desember 2026, disusul oleh Timor Leste pada 2027. Diskusi intensif dengan berbagai negara lain juga terus dilakukan agar konektivitas QRIS global semakin luas di tahun-tahun mendatang.

Related Post