Jabarpos.id – Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6% memicu gelombang kewaspadaan di sektor perbankan nasional. Langkah yang diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2026 ini diprediksi akan membawa dampak berantai, mulai dari kenaikan biaya dana hingga potensi penyesuaian bunga kredit yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kenaikan sebesar 25 basis poin dari level sebelumnya 5,75% ke angka 6% ini menjadi sinyal kuat bahwa dinamika ekonomi global sedang menuntut stabilitas yang lebih tinggi. Bagi para pelaku industri perbankan, kebijakan ini bukan sekadar angka, melainkan tantangan dalam mengelola likuiditas dan menjaga profitabilitas.
Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk., Lani Darmawan, mengungkapkan bahwa kenaikan ini akan memberikan tekanan pada cost of fund (CoF) atau biaya dana. Menurutnya, kondisi ini akan memicu persaingan yang semakin ketat antarbank dalam memperebutkan dana masyarakat. "Dengan kenaikan BI rate ke 6%, dipastikan biaya dana akan tetap tinggi dan persaingan likuiditas akan semakin intens," ungkap Lani saat memberikan keterangan kepada jabarpos.id.
Also Read
Meski menghadapi tantangan biaya dana, Lani memastikan bahwa kondisi likuiditas di CIMB Niaga saat ini masih dalam kategori sehat. Hal ini dibuktikan dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) yang berada di kisaran 88% hingga 89%.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis PT Bank Sahabat Sampoerna, Henky Suryaputra, juga mengakui bahwa likuiditas perbankan saat ini relatif aman. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai potensi penurunan Net Interest Margin (NIM) atau margin bunga bersih. Henky menjelaskan bahwa bank kemungkinan besar akan melakukan tinjauan ulang terhadap suku bunga kredit yang diberikan kepada nasabah sebagai respons atas kebijakan BI tersebut.
Di sisi lain, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Aviliani, memandang langkah BI ini sebagai tindakan moneter yang terukur. Menurutnya, kenaikan ini sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan membentengi ekonomi nasional dari tekanan pasar keuangan global yang tidak menentu.
"Stabilitas makroekonomi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan pasar serta memastikan kesehatan industri perbankan tetap terjaga," jelas Aviliani.
Meskipun ada risiko kenaikan bunga cicilan, fundamental perbankan Indonesia sebenarnya masih tergolong kokoh. Data per September 2026 menunjukkan pertumbuhan kredit mencapai 13,26% secara tahunan, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,22%. Kualitas kredit juga masih terkendali dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross di angka 2,07%.
Aviliani juga mengingatkan bahwa dampak kenaikan bunga ini tidak akan terjadi secara seragam di setiap bank. Setiap institusi memiliki struktur pendanaan dan profil risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas yang hati-hati tetap menjadi kunci agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu daya beli masyarakat.






