Strategi Baru Restrukturisasi BUMN

Author Image

Endang Wulansari

19 November 2026, 08:31 WIB

Jabarpos.id – Pemerintah secara resmi telah memberikan "karpet merah" berupa berbagai insentif pajak strategis untuk mendukung proses restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah besar ini diambil guna mempermudah penataan struktur kepemilikan dan mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Kebijakan krusial ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026. Melalui beleid yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, pemerintah memberikan kemudahan perpajakan bagi Danantara, perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, hingga seluruh entitas yang berada di bawah naungannya.

Strategi Baru Restrukturisasi BUMN
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah pemberian tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0%. Insentif ini berlaku untuk penghasilan yang berasal dari pengalihan saham dalam bentuk hibah, baik bagi pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima saham. Kebijakan ini dirancang khusus untuk memfasilitasi penatausahaan struktur kepemilikan agar proses transisi berjalan tanpa beban pajak yang memberatkan.

Perlu dicatat bahwa fasilitas pajak nol persen ini memiliki batas waktu, yakni berlaku hingga 31 Desember 2029. Untuk dapat menikmati fasilitas ini, perusahaan atau BUMN yang melakukan pengalihan saham wajib menyampaikan pemberitahuan resmi beserta dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan.

Selain kemudahan pada PPh, pemerintah juga memberikan kelonggaran pada aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam skema restrukturisasi, penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang tujuan awalnya bukan untuk diperjualbelikan antar entitas restrukturisasi, tidak akan dikenakan pungutan PPN maupun PPnBM. Hal ini mencakup berbagai transaksi korporasi seperti pembayaran dividen nontunai, tukar menukar harta, hingga pengalihan lini usaha dengan kas.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan perlakuan khusus terkait administrasi perpajakan internasional. BUMN dan anak usahanya diberikan keringanan dalam hal kewajiban dokumentasi penentuan harga transfer (transfer pricing) hingga tahun pajak 2029. Selain itu, entitas yang memenuhi kriteria badan pemerintah berdasarkan kesepakatan internasional juga dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT PPh dalam kerangka pajak minimum global (global minimum tax).

Langkah berani ini diambil sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan UU BUMN. Dengan adanya insentif ini, diharapkan proses penggabungan, peleburan, pemekaran, hingga pengambilalihan usaha dapat dilakukan secara lebih efisien. Tujuan akhirnya sangat jelas: menciptakan struktur BUMN yang lebih ramping, kuat, dan memiliki daya saing tinggi dalam mengelola kekayaan negara.

Related Post