Jabarpos.id – Tantangan berat tengah membayangi stabilitas ekonomi nasional di tengah badai ketidakpastian global yang terus menerus menghantam. Meski secara fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi yang kokoh, namun gelombang tekanan ekonomi dunia telah memicu munculnya keraguan di kalangan investor terhadap ketahanan ekonomi tanah air.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa tugas utama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan saat ini adalah memulihkan kembali kepercayaan para investor. Menurutnya, ketidakpastian yang datang secara bergelombang ini telah menciptakan persepsi negatif yang harus segera diatasi agar tidak berdampak lebih luas pada aliran modal masuk ke Indonesia.
Dalam sebuah forum keuangan yang digelar di Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini, Misbakhun menyoroti salah satu indikator yang cukup mengkhawatirkan, yakni penilaian negatif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Ia menyebut bahwa opini negatif tersebut merupakan sinyal kuat bahwa ada aspek-aspek krusial yang harus segera dibenahi guna membangun kembali kredibilitas pasar modal kita di mata dunia.
Also Read
"Beberapa aspek di pasar modal kita mendapatkan penilaian untuk diperbaiki sebagai bagian dari upaya membangun kredibilitas. Hal ini mencakup tata kelola, transparansi, hingga keterbukaan informasi," ujar Misbakhun. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan pada mekanisme perdagangan dan struktur pasar, termasuk pengaturan mengenai free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik.
Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa upaya membangun kepercayaan ini tidak boleh hanya bertumpu pada sektor pasar modal saja, melainkan harus melibatkan seluruh ekosistem sektor keuangan. Salah satu langkah konkret yang telah ditempuh adalah melalui penguatan regulasi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Salah satu poin krusial dalam UU P2SK adalah penguatan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang kini juga mencakup penjaminan polis asuransi. Langkah ini dianggap sangat penting mengingat sektor asuransi sempat mengalami krisis kepercayaan yang hebat akibat rentetan kasus besar seperti Jiwasraya dan beberapa permasalahan di industri asuransi lainnya.
"Industri keuangan, khususnya asuransi, menghadapi tekanan kepercayaan yang luar biasa setelah adanya kasus-kasus sebelumnya. Oleh karena itu, penguatan perlindungan bagi masyarakat menjadi agenda utama dalam reformasi sektor keuangan kita," tambahnya.
Selain penguatan asuransi, agenda pemulihan ekonomi ini juga mencakup berbagai kebijakan strategis lainnya. Mulai dari penyelesaian kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM, penguatan peran Bank Indonesia dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, hingga penyusunan regulasi investasi aset kripto yang lebih tertata.
Misbakhun menutup dengan menekankan bahwa seluruh upaya ini harus dilakukan secara simultan dan beriringan. Sinergi antara regulasi yang kuat, transparansi yang tinggi, dan perlindungan konsumen yang mumpuni adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memastikan investor kembali menaruh kepercayaan penuh pada Indonesia.






