Jabarpos.id – Fenomena tumbangnya sejumlah lembaga perbankan di Indonesia belakangan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Meskipun indikator ekonomi makro menunjukkan tren yang positif, kenyataan di lapangan justru menunjukkan adanya peningkatan jumlah bank yang harus berhenti beroperasi. Berdasarkan data terbaru, tren likuidasi bank mulai menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, memaparkan fakta mengejutkan terkait kondisi perbankan saat ini. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) telah menjalani proses likuidasi. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 5 bank yang gagal.
Hal yang menjadi paradoks adalah kondisi sektor keuangan nasional sebenarnya sedang berada dalam posisi yang sangat stabil. Anggito menjelaskan bahwa permodalan perbankan saat ini tergolong kuat, kualitas kredit menunjukkan perbaikan, dan tingkat likuiditas secara keseluruhan masih sangat memadai. Bahkan, setelah sempat mengalami perlambatan pada tahun 2025, pertumbuhan kredit perbankan justru kembali melesat hingga mencapai angka dua digit pada tahun 2026.
Also Read
Lantas, apa yang menyebabkan bank-bank tersebut tumbang di tengah kondisi ekonomi yang sehat? Anggito menegaskan bahwa penyebab utamanya bukanlah faktor eksternal atau kondisi ekonomi nasional, melainkan masalah internal yang sangat krusial, yakni tata kelola perusahaan yang buruk.
"Kami memantau bahwa kelemahan dalam tata kelola menjadi penyebab paling dominan dalam kasus-kasus yang kami tangani," ungkap Anggito dalam acara Financial Forum, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, manajemen yang tidak profesional dan pengawasan internal yang lemah menjadi celah utama terjadinya kegagalan bank.
Menanggapi situasi ini, LPS berkomitmen untuk terus mempercepat proses penyelesaian likuidasi dan memastikan pembayaran klaim kepada nasabah dapat dilakukan sesegera mungkin. Selain itu, LPS juga memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun sistem deteksi dini. Kerja sama ini bertujuan agar bank-bank yang menunjukkan gejala kegagalan dapat segera diidentifikasi sebelum dampaknya meluas dan merugikan masyarakat.
Peran perbankan memang sangat vital dalam ekosistem ekonomi. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan masyarakat, bank juga menjadi motor penggerak dunia usaha melalui penyediaan pembiayaan serta menjadi fasilitator utama dalam sistem pembayaran masyarakat.
Dalam mekanisme penanganan, LPS tidak langsung melakukan likuidasi. Jika sebuah bank mengalami kemunduran akibat kesalahan manajemen dan tidak dapat diselamatkan oleh OJK, LPS akan melakukan langkah penyelamatan terlebih dahulu. Langkah ini bisa berupa pengambilan alih kepemilikan dari pemegang saham lama melalui penyetoran modal, dengan catatan bank tersebut masih memiliki potensi bisnis yang layak. Namun, jika setelah dianalisis bank tersebut memang tidak bisa diselamatkan, maka langkah likuidasi menjadi jalan terakhir.
"Tujuan utama kami bukanlah untuk memperbanyak jumlah likuidasi, melainkan untuk mencegah kegagalan bank sedini mungkin serta memastikan setiap nasabah yang berhak mendapatkan kembali simpanannya dengan aman," pungkas Anggito.






