Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah bergerak cepat untuk memproses pendataan para investor yang berhak mendapatkan pengembalian dana akibat praktik manipulasi saham di pasar modal. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen regulator dalam mengembalikan hak-hak investor yang dirugikan oleh keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh pihak-pihak nakal.
Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Eddy Manindo Harahap, mengungkapkan bahwa proses penghitungan ini merupakan tahapan yang sangat krusial. OJK tidak hanya sekadar mendata, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek teknis agar penyaluran dana nantinya tepat sasaran.
"Prosesnya masih berjalan. Kami harus menghitung secara detail berapa total keuntungan tidak sah yang didapat oleh pelaku, berapa nilai kerugian riil yang dialami oleh nasabah, hingga mengidentifikasi siapa saja investor yang berhak menerima pengembalian tersebut," jelas Eddy saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.
Also Read
Eddy mengakui bahwa mekanisme pengembalian dana ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan skema pengembalian dana melalui denda pelanggaran pasar modal merupakan sebuah terobosan baru yang pertama kali dilakukan secara masif. Oleh karena itu, OJK sedang menyusun metodologi yang akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan besaran nominal yang harus dikembalikan kepada masyarakat.
"Ini adalah pengalaman pertama bagi kami, jadi mekanismenya memang cukup pelik. Kami sedang menyusun bagaimana skema terbaik, berapa jumlah pastinya, dan siapa saja yang masuk dalam daftar penerima. Kami berharap proses ini bisa segera rampung," tambahnya.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2026, OJK telah menunjukkan ketegasan dengan menjatuhkan sanksi denda yang sangat fantastis. Berdasarkan data hingga akhir Oktober 2026, total denda yang telah dijatuhkan kepada berbagai pihak pelanggar mencapai angka Rp2,14 triliun. Sanksi ini menyasar 38 pihak, yang terdiri dari 11 perusahaan sekuritas, empat badan usaha, serta 23 individu.
Beberapa kasus besar yang menjadi sorotan antara lain denda sebesar Rp1,5 triliun yang dijatuhkan kepada PT Sinar Mas Tunggal terkait kasus saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Selain itu, Anbo Holdings Ltd juga terkena denda Rp500 miliar dalam kasus PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), serta Tigonis Capital Pte Ltd yang didenda Rp100 miliar terkait kasus PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Selain denda uang, OJK juga memberikan sanksi administratif lain seperti peringatan tertulis hingga pembekuan izin bagi Wakil Penjamin Emisi Efek. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memberikan rasa aman bagi para investor di pasar modal Indonesia.






