Sebuah kabar mengejutkan datang dari Rusia. Melalui laporan jabarpos.id, parlemen negara tersebut baru saja mengesahkan undang-undang revolusioner yang memberi kewenangan penuh kepada bank sentral dan berbagai institusi keuangan vital lainnya untuk membangun dan mengoperasikan sistem pertahanan anti-drone mandiri. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya frekuensi serangan pesawat tak berawak yang diduga berasal dari Ukraina.
Undang-undang yang disahkan pada Selasa (26/5/2026) ini bukan sekadar formalitas. Beleid tersebut secara eksplisit mengizinkan staf di lembaga-lembaga tersebut untuk dipersenjatai dan secara mandiri mengoperasikan perangkat penangkis drone, tanpa perlu menunggu atau melibatkan unit pasukan khusus militer. Ini menandai perluasan signifikan dalam strategi pertahanan Rusia di tengah eskalasi konflik.
Tak hanya bank sentral, sejumlah institusi strategis lainnya juga masuk dalam daftar penerima mandat ini. Di antaranya adalah Sberbank, bank terbesar di Rusia; Asosiasi Pengumpulan Uang Tunai Rusia; serta Layanan Pos Khusus yang bertanggung jawab atas pengiriman dokumen-dokumen rahasia negara. Mereka kini memiliki hak untuk mengawasi dan menjalankan operasi pertahanan drone mereka sendiri.
Kewenangan yang diberikan sangat luas. Para karyawan kini "diberdayakan untuk mencegah pengoperasian kendaraan udara tak berawak (UAV), kapal dan peralatan bawah air maupun permukaan tanpa awak, serta sistem tak berawak otomatis lainnya," demikian laporan yang diterima jabarpos.id pada Rabu (25/5/2026). Hak ini mencakup perlindungan terhadap fasilitas vital, karyawan, maupun individu lain yang berada di lokasi. Metode penangkisan serangan pun beragam, mulai dari mengganggu atau mengubah sinyal kendali jarak jauh drone, mengacaukan panel kontrol, hingga merusak atau menghancurkan pesawat tak berawak tersebut.
Meskipun kedua belah pihak, Rusia dan Ukraina, secara konsisten membantah sengaja menargetkan infrastruktur sipil dalam konflik yang telah berlangsung sejak Februari 2022, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Berbagai fasilitas penting dan infrastruktur krusial di kedua negara telah berulang kali menjadi sasaran serangan, termasuk dalam ranah perang siber.
Anatoly Aksakov, Ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara, menjelaskan kepada Radio RBC bahwa sistem pertahanan anti-drone akan dipasang di dekat fasilitas-fasilitas kunci, dan para karyawan akan dibekali senjata. "Pertama, teknologi pengacau sinyal akan digunakan untuk mempersulit UAV menargetkan dan menyerang sasaran yang relevan," ujar Aksakov. "Selain itu, kami juga akan menggunakan cara untuk menembak jatuh drone ini, demi melindungi target-target penting." Ia menambahkan bahwa biaya pengadaan sistem pertahanan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing lembaga. "Jika itu bank sentral, maka bank sentral yang akan membayar; jika itu Sberbank, maka Sberbank yang akan membayar," tegas Aksakov, seperti dikutip jabarpos.id dari CNBC International pada Rabu (27/5/2026).
Di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, termasuk fokus Amerika Serikat pada operasi militernya sendiri di Timur Tengah, upaya untuk mendudukkan Moskow dan Kyiv di meja perundingan damai tampaknya semakin menemui jalan buntu. Skala konflik justru menunjukkan peningkatan, dan undang-undang baru ini menjadi indikasi nyata keseriusan Rusia dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang.
