Sebuah perubahan signifikan akan terjadi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyusul bergabungnya BPI Danantara dalam struktur pengambilan keputusan. Langkah ini, yang disebut-sebut sebagai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dikonfirmasi oleh Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, kepada jabarpos.id di Jakarta.
Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai arahan presiden ini akan segera dilakukan. "Prinsipal Danantara akan bergabung dalam KSSK, dan kami akan menyampaikan kebijakan standar kami minggu depan, setelah koordinasi yang akan dilakukan malam ini," ujar Anggito, dalam sebuah acara seminar di Perbanas Institute Jakarta, Selasa lalu.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keanggotaan KSSK secara inti terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Dewan Komisioner LPS. Namun, KSSK memiliki fleksibilitas untuk mengundang unsur lain yang dianggap relevan dan terkait dengan stabilitas sistem keuangan.
Also Read
Anggito menambahkan, alasan di balik partisipasi Danantara sangat logis mengingat perannya dalam pengelolaan sektor keuangan. "Tadi malam arahan Bapak Presiden untuk mengikutsertakan Danantara, saya kira itu sangat bagus. Sebetulnya kami sudah memiliki niat untuk melakukan hal serupa, namun dengan adanya dukungan dan arahan langsung dari Bapak Presiden, langkah ini menjadi jauh lebih kuat dan terarah," jelas Anggito.
Kendati demikian, Anggito meluruskan bahwa kehadiran Danantara dalam KSSK bukan untuk mengambil keputusan secara langsung. Ia menegaskan bahwa KSSK adalah sebuah komite koordinasi yang berfungsi untuk mensinergikan berbagai keputusan antarlembaga guna memastikan kebijakan fiskal dan sektor keuangan berjalan selaras.
Menurutnya, keputusan kebijakan tetap berada di tangan otoritas masing-masing anggota KSSK. "Masing-masing memiliki kebijakan standar yang telah digodok secara matang. Jadi, saya kira forum ini lebih kepada koordinasi dan penyelarasan, bukan forum penentu keputusan tunggal," pungkas Anggito.
