Industri keramik nasional tengah menghadapi tantangan serius yang berpotensi menghambat laju produksi dan ekspansi. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto, kepada jabarpos.id, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pemangkasan kuota gas bumi oleh PGN yang kini menjadi batu sandungan utama bagi sektor tersebut.
Edy menjelaskan bahwa gas bumi merupakan komponen biaya terbesar dalam proses produksi keramik. Kondisi ini membuat industri sangat rentan terhadap fluktuasi pasokan maupun harga. Pembatasan pasokan ditambah lonjakan harga secara otomatis menciptakan tekanan besar pada struktur biaya operasional, bahkan mengancam kelangsungan produksi dan stabilitas bisnis.
Untuk mengatasi persoalan ini, ASAKI sangat mengharapkan dukungan konkret dari pemerintah. Kepastian pasokan dan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dinilai krusial bagi industri keramik agar dapat memaksimalkan kapasitas dan utilisasi produksi. Skema HGBT diharapkan mampu memberikan stabilitas harga yang dibutuhkan.
Also Read
Edy menegaskan bahwa kepastian tersebut bukan hanya untuk kepentingan industri semata, melainkan juga vital untuk mendukung ekspansi bisnis, memperkuat daya saing keramik lokal di pasar domestik maupun internasional, serta memenuhi kebutuhan keramik untuk berbagai program prioritas pemerintah, seperti MBG, program 13 Juta Rumah, hingga inisiatif Koperasi Desa Merah Putih.
ASAKI mencatat, jika persoalan gas ini dapat diatasi dan dukungan pemerintah terwujud, terdapat potensi peningkatan kapasitas produksi keramik nasional hingga 758 juta meter kubik. Peningkatan ini diperkirakan akan menarik investasi senilai Rp 12 triliun dan menciptakan sekitar 7.500 lapangan kerja baru, memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor industri untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memastikan keberlanjutan sektor strategis seperti industri keramik di Indonesia.
