Jabarpos.id – Rencana besar pemerintah untuk melakukan konsolidasi atau penggabungan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi mulai menemui titik terang. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah memetakan langkah strategis dalam proses streamlining atau perampingan perusahaan pelat merah ini guna menciptakan struktur industri yang lebih efisien dan kompetitif.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa proses merger ini tidak akan dilakukan secara serentak kepada seluruh perusahaan konstruksi. Pemerintah telah menyusun skala prioritas dengan mendahulukan perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki proses integrasi yang lebih sederhana dan minim hambatan teknis.
Dony menjelaskan bahwa kelompok perusahaan yang akan menjadi pionir dalam gelombang merger ini adalah PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Selain kedua raksasa konstruksi tersebut, perusahaan seperti PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya (Persero) juga masuk dalam daftar pertama yang akan segera dikonsolidasikan.
Also Read
"Kami akan menyelesaikan merger untuk PTPP, Adhi Karya, serta Brantas dan Nindya Karya terlebih dahulu. Kelompok ini adalah yang paling memungkinkan untuk segera digabungkan karena prosesnya relatif lebih mudah," ujar Dony saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Strategi ini diambil agar pemerintah dapat segera melihat hasil dari efisiensi struktur organisasi sebelum melangkah ke tahap yang lebih kompleks. Setelah kelompok pertama ini berhasil disatukan, pemerintah baru akan fokus pada penanganan perusahaan konstruksi lainnya yang memiliki tantangan lebih berat.
Dony secara terbuka menyebutkan bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WKST) akan menjadi fokus berikutnya. Berbeda dengan kelompok pertama, kedua perusahaan ini memerlukan penanganan khusus dan upaya restrukturisasi yang jauh lebih mendalam. Hal ini disebabkan oleh kondisi keuangan yang menantang, pengelolaan aset, serta beban kewajiban atau utang yang masih cukup besar.
"Fokus selanjutnya adalah WIKA dan Waskita. Keduanya memerlukan upaya ekstra, terutama terkait restrukturisasi perusahaan, investasi kembali pada aset-aset yang ada, serta langkah nyata untuk menurunkan beban utang mereka," tambah Dony.
Menariknya, dalam pemetaan ini, Hutama Karya disebut sebagai salah satu BUMN karya yang berada dalam kondisi keuangan yang relatif sehat. Oleh karena itu, Hutama Karya tidak masuk dalam kategori perusahaan yang memerlukan penanganan darurat seperti WIKA dan Waskita.
Langkah konsolidasi besar-besaran ini diharapkan mampu memperkuat fundamental industri konstruksi nasional. Dengan penggabungan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi tumpang tindih peran antar-BUMN karya, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam memenangkan proyek-proyek strategis nasional dan memperbaiki kesehatan neraca keuangan secara kolektif. Melalui manajemen Danantara, transformasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi kekuatan infrastruktur Indonesia di masa depan.
