Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menuntaskan rangkaian penyidikan terkait dugaan praktik lancung dalam operasional perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. Kasus yang mencoreng integritas industri keuangan syariah ini memasuki babak baru setelah dua orang tersangka resmi diserahkan kepada pihak kejaksaan.
Pada Kamis (12/11/2026), tim penyidik OJK melakukan penyerahan tahap kedua (Tahap II) yang meliputi tersangka beserta seluruh barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas. Langkah hukum ini diambil setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan pada hari sebelumnya.
Dua sosok yang kini terancam jeratan hukum adalah TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, seorang pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis di lembaga keuangan tersebut. Keduanya diduga kuat menjadi aktor utama di balik penyimpangan dana pembiayaan yang merugikan institusi.
Also Read
Berdasarkan hasil investigasi mendalam, skandal ini bermula dari praktik penyaluran pembiayaan yang tidak mengikuti prosedur serta menyimpang dari tujuan pemberian kredit yang seharusnya. Modus operandi ini terdeteksi berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak Mei 2018 hingga September 2021.
Dalam periode tersebut, ditemukan adanya 21 fasilitas pembiayaan yang disalurkan kepada 20 nasabah berbeda dengan cara yang tidak wajar. Akibat dari tindakan ilegal ini, negara dan institusi harus menanggung potensi kerugian finansial yang mencapai angka Rp1,72 miliar.
Terkait jeratan hukumnya, TR diduga kuat melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang kini telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, penyidik juga menyiapkan sangkaan alternatif melalui Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam undang-undang yang sama.
Sementara itu, AHK tidak kalah terseret dalam pusaran kasus ini. Ia disangkakan melanggar Pasal 64 UU Perbankan Syariah atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang terbaru.
OJK menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan yang ketat, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga proses penyelidikan dan penyidikan yang komprehensif. Penyerahan tersangka ini bukan sekadar prosedur hukum biasa, melainkan bentuk komitmen nyata OJK dalam menjaga integritas industri perbankan nasional.
Melalui langkah tegas ini, OJK berharap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan masyarakat serta memastikan bahwa sektor jasa keuangan tetap bersih dari praktik-praktik koruptif. OJK juga menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI guna memastikan setiap tindak pidana di sektor keuangan ditangani secara profesional, tegas, dan tanpa kompromi.
