Waspada Fenomena Masyarakat Kembali Pakai Tunai

Author Image

Endang Wulansari

22 November 2026, 00:04 WIB

Jabarpos.id – Tren digitalisasi ekonomi yang tengah gencar-gencarnya di Indonesia kini menghadapi tantangan serius. Meski penggunaan dompet digital dan pembayaran non-tunai terus meningkat, Bank Indonesia (BI) memberikan peringatan keras bahwa masyarakat bisa saja kembali ke cara lama, yakni menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran utama.

Fenomena ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Bank Indonesia, faktor utama yang dapat memicu kembalinya penggunaan uang tunai adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat akibat persepsi risiko yang tinggi dalam transaksi digital. Jika rasa aman dalam bertransaksi hilang, maka kecanggihan teknologi tidak akan lagi menjadi daya tarik bagi konsumen.

Waspada Fenomena Masyarakat Kembali Pakai Tunai
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Riset mendalam ini melibatkan 1.133 pelaku usaha kecil di seluruh penjuru Indonesia. Hasil temuan tersebut kemudian dipublikasikan secara ilmiah melalui Journal of Financial Services Marketing. Temuan ini menjadi alarm bagi para penyedia layanan keuangan digital untuk tidak hanya fokus pada kemudahan, tetapi juga pada aspek keamanan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa masalah kepercayaan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan strategi pemasaran biasa. Menurutnya, pemberian insentif seperti cashback, diskon, atau hadiah menarik lainnya tidak akan mampu menahan laju perpindahan masyarakat kembali ke uang tunai jika rasa aman mereka telah terganggu.

"Tidak mampu lagi reward-reward atau cashback, hadiah-hadiah tidak mampu. Begitu kepercayaan hilang mereka mengatakan tidak, balik lagi aja ke uang tunai ya, tidak pakai digital-digitalan ya," ungkap Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027, sebagaimana dikutip pada Sabtu (21/11/2026).

Pola ini ternyata bukan fenomena unik yang hanya terjadi di Indonesia. Riset serupa di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa ancaman penipuan atau fraud menjadi penghambat utama dalam perkembangan layanan keuangan digital. Pengalaman buruk yang dialami oleh satu konsumen dapat berdampak luas dalam mengikis kepercayaan publik terhadap ekosistem digital secara keseluruhan.

Filianingsih menekankan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan digital harus berjalan beriringan dengan sistem perlindungan konsumen yang efektif. Jangan sampai upaya peningkatan inklusi keuangan justru membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap kejahatan siber.

Meski demikian, ia memberikan catatan optimis bahwa tingkat serangan siber saat ini masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan data sepanjang tahun 2026, total serangan siber hanya mencakup sekitar 0,001% dari keseluruhan total transaksi pembayaran digital.

"Kami yakin ini adalah kerikil kecil, tetapi harus tetap dijaga karena bisa memengaruhi kepercayaan. Meskipun hanya 0,001% dari total pembayaran digital sepanjang 2026, angka ini kecil namun dampaknya sangat signifikan terhadap psikologi masyarakat. Jadi, hal ini harus kita tangani dengan sangat baik," pungkasnya.

Related Post