Jabarpos.id – Pemerintah dan sektor perbankan bersiap meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan dukungan penuh melalui Himbara untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan (backlog) yang mencapai 15 juta unit.
CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan subsidi bunga sekitar 5,5-6% untuk program KUR perumahan ini, dengan alokasi dana sebesar Rp130 triliun pada tahun ini. Hal ini disampaikan saat ditemui di Balai Kartini Lippo Nusantara, Selasa (15/9).
Menurutnya, jika penyerapan kredit perumahan berjalan lancar, ada potensi peningkatan alokasi anggaran di tahun 2026.
Rosan menekankan bahwa kucuran dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 200 triliun telah masuk ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebesar Rp 25 triliun.
"Dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk mendukung program-program perumahan yang menjadi fokus utama BTN," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa program ini akan diluncurkan pada pertengahan Oktober 2025 di Surabaya, Jawa Timur, dan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain KUR perumahan, pemerintah juga mendorong sosialisasi KUR pekerja migran dan memperkuat ekosistem KUR secara keseluruhan.
Menteri UMKM Maman Abdurrachman menjelaskan bahwa KUR akan dibagi menjadi empat klaster, yaitu KUR UMKM, KUR perumahan, KUR pekerja migran, dan KUR padat karya. Alokasi anggaran untuk KUR UMKM adalah Rp 280 triliun, sementara KUR perumahan mendapatkan Rp 130 triliun.
Sejak Januari hingga 14 September 2025, realisasi KUR mencapai Rp 190 triliun dengan 3,24 juta debitur, terdiri dari 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur yang naik kelas.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan bahwa dana yang akan disalurkan melalui UMKM sebesar Rp 13 triliun akan dialokasikan untuk sisi permintaan (demand), sementara Rp 117 triliun lainnya akan dialokasikan untuk sisi penawaran (supply).
