Jabarpos.id – Pemerintah tengah menggodok strategi revolusioner untuk menekan penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Langkah ini merupakan tindak lanjut perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan aliran dana keluar negeri (cash outflow).
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Simanjuntak, mengungkapkan bahwa setiap tahunnya, perputaran uang dalam penyelenggaraan haji mencapai Rp 40 triliun, dengan 80% di antaranya merupakan cash outflow. "Perintah presiden jelas, cash outflow ini harus dikurangi," tegas Dahnil usai rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (12/1/2026).
Salah satu strategi yang digagas adalah memaksimalkan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi haji dan umroh. Dengan QRIS, transaksi dapat dilakukan dalam rupiah, sehingga mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Menko Airlangga Hartarto mengemukakan ide cemerlang ini dalam diskusi dengan Dahnil. Tujuannya adalah memastikan dana yang berputar dalam ekosistem haji dan umroh tetap berada di dalam negeri.
"Setiap tahunnya, ada 2,6 juta warga Indonesia yang umroh dan 221.000 yang haji. Jika penggunaan QRIS dimaksimalkan, cash outflow dapat ditekan secara signifikan," jelas Dahnil. Pemerintah menargetkan pengurangan cash outflow hingga 50% melalui strategi ini.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan dari Timur Tengah ke Indonesia. Saat ini, jumlah turis Timur Tengah baru mencapai 33.000 orang per tahun. Pemerintah berharap travel umroh dan haji Indonesia dapat menawarkan paket wisata menarik bagi warga Timur Tengah.
"Kita ingin memaksimalkan potensi ini. Bayangkan, 3 juta warga kita berangkat ke Saudi, sementara yang dari Saudi ke sini hanya 33.000," ujar Dahnil.
Untuk mengorkestrasi semua paket ekonomi terkait ekosistem haji, Menko Airlangga mengarahkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
