JABARPOS.ID – Gaya hidup mewah pejabat di tengah kesulitan ekonomi rakyat bukanlah cerita baru. Fenomena ini, yang sudah ada sejak era kolonial, kembali mencuat dan menggambarkan ketimpangan yang mengakar dalam sejarah kekuasaan di Indonesia. Salah satu contohnya terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pada abad ke-19.
Cianjur, yang dikenal sebagai daerah makmur berkat hasil perkebunan, terutama kopi, mengalami ketimpangan yang mencolok. Sejarawan Belanda, Jan Breman, mencatat bahwa pada masa tanam paksa (1830-1870), Cianjur menjadi penghasil kopi terbesar di Priangan. Pada tahun 1806, produksinya mencapai sekitar 1,5 juta kopi.
Kekayaan ini mengangkat status elite lokal, termasuk bupati, yang menurut sejarawan Nina Herlina Lubis, merupakan kelompok terkaya di wilayahnya. Mereka memperoleh pemasukan dari gaji, pajak, hingga praktik feodalisme yang tidak tertulis. Namun, kemakmuran ini tidak dirasakan oleh rakyat yang justru menanggung beban berat dari sistem tanam paksa kopi.
Bupati Cianjur pada masa itu dikenal dengan gaya hidup mewah. Breman mencatat bahwa sang bupati kerap berkeliling menggunakan kereta berlapis emas, layaknya bangsawan besar. "Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi," tulis Breman.
Kemewahan ini bahkan berdampak langsung ke daerah lain. Pegawai kolonial asal Belanda, Multatuli, dalam novelnya Max Havelaar (1860), menyoroti bagaimana kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak justru membebani wilayah yang disinggahi karena rombongan besar yang harus ditanggung oleh daerah setempat.
Nina Herlina Lubis menjelaskan bahwa kondisi ini tidak lepas dari cara pandang kekuasaan saat itu. Kabupaten diposisikan sebagai panggung, dengan bupati sebagai aktor utama yang harus menampilkan kemegahan. Sejarah menunjukkan pola yang terus berulang, di mana kekuasaan kerap berjalan seiring dengan kemewahan elite, sementara rakyatnya tetap menanggung penderitaan.
