Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana ambisius untuk mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Langkah ini digadang-gadang sebagai terobosan signifikan untuk mengamankan kedaulatan ekonomi Indonesia, sekaligus menjadikan negara ini sebagai penentu harga komoditas global. Menurut laporan jabarpos.id, bursa ini ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Visi Presiden Prabowo sangat jelas: mengakhiri dominasi pihak asing dalam penentuan harga kekayaan alam Indonesia. Selama puluhan tahun, harga komoditas utama seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet, yang melimpah ruah dari bumi pertiwi, justru ditetapkan di bursa luar negeri dengan acuan yang tidak dibentuk oleh Indonesia sendiri. Dengan adanya bursa ini, Prabowo bertekad membangun "Indonesia Reference Price", harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas ekspor utama.
Meskipun target waktu telah ditetapkan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa detail mengenai regulasi dan daftar komoditas spesifik masih dalam tahap finalisasi. "Semua sedang disiapkan," ujarnya saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Prasetyo Hadi menegaskan, komoditas yang akan diperdagangkan pastinya merupakan produksi utama kekayaan alam Indonesia, seperti CPO, nikel, dan batu bara.
Also Read
Pemerintah masih mengkaji skema dan mekanisme operasional bursa ini. Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa nantinya bisa jadi akan serupa dengan bursa komoditas yang sudah ada, seperti Indonesia Commodity Exchange (Icomex). Bahkan, opsi penggabungan dengan bursa komoditas milik negara yang sudah ada seperti ICDX juga terbuka lebar. "Intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan tidak," tegasnya, menyoroti esensi dari inisiatif ini.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pembentukan bursa ini bertujuan menciptakan pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit. Dengan tegas, Prabowo menyatakan bahwa jika pembeli dari negara lain tidak menyetujui harga yang ditetapkan dalam Bursa Mineral ini, lebih baik komoditas tersebut disimpan di dalam tanah untuk anak cucu warga Indonesia di masa mendatang.
Langkah ini bukan sekadar pembentukan bursa baru, melainkan kelanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang lebih luas. Dengan dukungan penuh dari DPR, pemerintah berharap Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini akan menjadi tonggak penting dalam menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama yang berdaulat dalam pasar komoditas global.
