Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sebuah langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan di seluruh negeri. Melalui arahan langsung Presiden Prabowo, setiap warga negara nantinya akan memiliki rekening bank otomatis yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital modern. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers pada Selasa (8/9/2026), seperti dilansir jabarpos.id.
Inisiatif ini digagas demi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional secara signifikan. Rekening-rekening ini akan dipersiapkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan fokus utama pada BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tujuannya, agar setiap warga negara yang mencapai usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), secara otomatis akan memperoleh nomor rekening. "Diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun, maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening," tegas Airlangga.
Also Read
Keunggulan lain dari rekening bank otomatis ini adalah kemampuannya untuk terintegrasi penuh dengan sistem pembayaran QRIS. Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat berbagai transaksi pembayaran digital. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengembangan gerbang pembayaran (payment gateway) yang efisien.
Guna memastikan implementasi program ini berjalan lancar, pembahasan teknis akan melibatkan berbagai pihak kunci. Airlangga menyebutkan, koordinasi intensif akan dilakukan bersama BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Seluruh aspek akan dibahas dalam forum Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Rekening otomatis ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana, melainkan juga akan menjadi kanal utama penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tunai. Lebih lanjut, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah akan menyediakan sistem pembayaran QRIS secara otomatis dengan biaya nol. "QR tidak minta diskon. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," pungkas Airlangga, menyoroti potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi.
