Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan skema revolusioner untuk memperluas inklusi keuangan, di mana setiap warga negara akan secara otomatis memiliki rekening bank. Informasi yang dihimpun jabarpos.id menyebutkan, inisiatif ini akan memberikan saldo awal sebesar Rp50.000 tanpa potongan biaya administrasi. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan menjadi tulang punggung program ini di sebagian besar wilayah, sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) akan melayani khusus di Aceh.
Rosan menjelaskan, manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi erat untuk mempercepat pembukaan rekening di seluruh pelosok negeri. "Memang BRI dan BSI, manajemennya sudah berkoordinasi untuk merencanakan akselerasi pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI. Sementara untuk Aceh, secara khusus akan dilaksanakan melalui BSI secepatnya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, baru-baru ini.
Meski demikian, detail mekanisme pelaksanaannya masih dalam tahap perancangan. Rosan belum bisa memastikan kapan kebijakan penting ini akan mulai diberlakukan secara resmi. "Mekanismenya sedang segera dirancang," tambahnya.
Also Read
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah memaparkan bahwa rekening bank ini akan secara otomatis dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mencapai usia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rekening tersebut akan terintegrasi langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), menandai langkah besar dalam upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan keuangan nasional.
"Begitu mereka berusia 17 tahun, langsung otomatis diberikan KTP sekaligus rekening koran," ujar Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) pada kesempatan terpisah. Setiap rekening yang dibuka otomatis ini akan langsung menerima saldo awal Rp50.000 dari pemerintah, yang dijamin tidak akan terpotong biaya administrasi atau pungutan lainnya. Pemerintah, bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan menyusun regulasi khusus untuk memastikan saldo awal tersebut tetap utuh di tangan penerima.
Lebih dari sekadar tempat menyimpan uang, rekening ini juga akan berfungsi sebagai kanal utama penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos). Dengan koneksi langsung ke data kependudukan, diharapkan penyaluran bantuan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien, meminimalisir potensi kebocoran atau salah sasaran.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana mengintegrasikan rekening ini dengan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), fasilitas QRIS akan tersedia secara otomatis tanpa dikenakan biaya merchant discount rate (MDR), alias nol biaya. "Ada payment system QR yang otomatis tersedia. QR tidak dikenakan biaya, sehingga nol biaya bagi para pedagang. Diharapkan hal ini dapat mendorong UMKM sekaligus perekonomian syariah," pungkas Airlangga.
