Jabarpos.id – Pemerintah tengah menggodok kebijakan strategis guna memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite (RON 90), dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia yang terus memberikan tekanan besar pada stabilitas ekonomi nasional.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa perbaikan sistem distribusi subsidi sedang dalam tahap persiapan matang. Dalam keterangannya di Bogor pada Kamis (1/10/2026), Juda menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada sektor BBM, tetapi juga mencakup subsidi listrik dan gas agar lebih tepat sasaran.
"Hal ini masih terus kami siapkan. Fokus utamanya adalah melakukan perbaikan agar subsidi ini benar-benar mengena pada sasaran yang tepat. Dengan demikian, kita bisa meminimalisir dampak kenaikan harga minyak terhadap defisit APBN kita," ujar Juda kepada awak media.
Also Read
Urgensi kebijakan ini didasari oleh besarnya dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap fiskal negara. Juda menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu dolar AS pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) dapat membebani defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun. Kondisi ini semakin terlihat dari data realisasi subsidi dan kompensasi pemerintah yang melonjak tajam. Hingga akhir Agustus 2026, realisasi tersebut telah menyentuh angka Rp331,4 triliun, atau naik sebesar 52,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Rencana pembatasan ini sebelumnya juga sempat disinggung oleh mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah berencana menerapkan skema pembatasan secara bertahap, dimulai dari kelompok masyarakat ekonomi atas atau desil 10. Tujuannya bukan untuk memutus akses, melainkan memastikan hak subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang secara finansial mampu.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan imbauan moral kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih. Ia meminta agar pemilik kendaraan mewah tidak mengambil jatah subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
"Saya mengimbau kepada saudara-saudara kita yang mampu, yang mobilnya bagus, mari kita gunakan perasaan. Jangan sampai kita mengambil hak subsidi yang seharusnya milik saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan," tegas Bahlil.
Di sisi lain, data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan tren peningkatan konsumsi Pertalite yang cukup signifikan. Per 30 Juni 2026, penyaluran Pertalite telah mencapai 13,96 juta kiloliter, atau sekitar 47,68 persen dari total kuota APBN sebesar 29,27 juta kiloliter. Lonjakan konsumsi ini diduga kuat dipicu oleh penyesuaian harga pada jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax dan seri Dex, yang mendorong masyarakat beralih ke bahan bakar yang lebih murah.
