Jabarpos.id – Sejarah dunia menyimpan sebuah catatan kelam sekaligus ironis mengenai bagaimana kekuasaan dapat melenturkan hukum, bahkan hukum perpajakan sekalipun. Salah satu peristiwa paling mencolok terjadi di Jerman, di mana pemerintah secara khusus merombak regulasi negara hanya demi menyelamatkan satu orang dari jeratan tagihan pajak. Sosok yang dimaksud bukanlah orang sembarangan, melainkan Adolf Hitler, pemimpin Jerman yang berkuasa pada era 1933 hingga 1945.
Kejadian ini menjadi preseden unik karena manipulasi aturan tersebut dilakukan secara sistematis hanya untuk mengakomodasi keengganan Hitler dalam menyetorkan pajak kepada negara yang ia pimpin sendiri. Padahal, pada masa itu, Hitler telah bertransformasi menjadi salah satu individu terkaya di seluruh daratan Jerman.
Sumber kekayaan utama sang diktator berasal dari royalti buku fenomenalnya, Mein Kampf, yang terbit pada tahun 1925. Buku tersebut laku keras di pasar internasional dengan penjualan mencapai jutaan eksemplar. Dari penjualan tersebut, Hitler meraup pendapatan sekitar 1,2 juta Reichsmark atau setara dengan 8 juta dolar AS. Jika angka tersebut dikonversikan ke dalam nilai mata uang rupiah saat ini, jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah.
Also Read
Sebagai perbandingan, angka tersebut sangat fantastis jika disandingkan dengan standar ekonomi Jerman kala itu. Sebagai gambaran, seorang guru hanya mengantongi gaji tahunan sekitar 4.800 Reichsmark, sementara gaji Hitler sebagai Kanselir berada di angka 44 ribu Reichsmark per tahun. Sejarawan Klaus-Dieter Dubon yang menemukan bukti dokumen perpajakan ini menyebutkan bahwa pendapatan sebesar 1,232 juta Reichsmark pada tahun 1933 adalah angka yang sangat luar biasa.
Berdasarkan perhitungan, Hitler seharusnya menanggung kewajiban pajak sebesar 600 ribu Reichsmark atau jika dirupiahkan setara dengan Rp132 miliar. Namun, alih-alih membayar, Hitler justru terlibat konflik berkepanjangan dengan kantor pajak di Munich. Ia melakukan berbagai manuver licik untuk menghindari kewajiban tersebut, mulai dari mengklaim mobil pribadi sebagai aset perusahaan, memanipulasi laporan keuangan, hingga sengaja mengurangi pencatatan aset miliknya.
Perselisihan ini baru menemui titik terang setelah Hitler berhasil memegang kendali penuh atas pemerintahan pada 1933. Melalui sebuah langkah hukum yang disebut Undang-Undang Pemberdayaan Pajak, pemerintah melakukan perubahan aturan yang secara ajaib menghapus seluruh tunggakan pajak Hitler. Tak hanya tagihannya yang lunas, Hitler bahkan dinyatakan bebas dari kewajiban pajak seumur hidup.
Ironisnya, tindakan ini tidak tanpa imbalan. Ludwing Mirre, Kepala Kantor Pajak Munich yang membantu memuluskan penghapusan pajak tersebut, justru mendapatkan promosi jabatan menjadi Kepala Kantor Pajak Jerman dengan kenaikan gaji mencapai 41 persen.
Kasus ini menjadi paradoks besar dalam sejarah. Di saat pemerintah Jerman sedang mati-matian mencari sumber pendapatan baru untuk membiayai program ekonomi dan ambisi politik rezim Nazi, sang pemimpin justru mendapatkan pengecualian mutlak. Alih-alih menjadi teladan dalam kontribusi negara, kekuasaan Hitler justru digunakan untuk menghapus kewajiban finansialnya sendiri.
