Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengambil langkah besar dalam melakukan transformasi menyeluruh terhadap industri pasar modal di tanah air. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memperkuat struktur kelembagaan, baik pada sektor Perusahaan Efek (PE) maupun Manajer Investasi (MI), guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih tangguh dan kredibel.
Hingga akhir Oktober 2026, tercatat sebanyak 192 pelaku industri telah menyatakan komitmen mereka untuk melakukan penguatan kelembagaan melalui penetapan kelompok kegiatan usaha. Dari total tersebut, terdapat 107 Perusahaan Efek dan 85 Manajer Investasi yang telah menyelaraskan arah bisnis mereka dengan regulasi terbaru yang ditetapkan oleh otoritas keuangan.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menjelaskan bahwa langkah strategis ini bukan sekadar formalitas administratif. Kebijakan ini merupakan upaya sistematis untuk memperkokoh fondasi pasar modal Indonesia, mulai dari aspek permodalan, kualitas tata kelola, struktur kepemilikan, hingga manajemen risiko yang lebih mumpuni.
Also Read
"Langkah ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membangun industri pasar modal yang sehat, transparan, dan berintegritas. Kami ingin memastikan pasar modal kita memiliki daya saing tinggi melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten. Tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan maksimal bagi investor serta menjaga kepercayaan masyarakat maupun investor global," ujar Wahyu dalam keterangan resminya.
Berdasarkan data yang dihimpun, peta kekuatan industri menunjukkan distribusi yang beragam. Pada sektor Perusahaan Efek, sebanyak 74 perusahaan memilih masuk ke dalam kelompok Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) 3. Sementara itu, 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan 11 perusahaan lainnya berada di kelompok PEKU 1.
Di sisi lain, sektor Manajer Investasi juga menunjukkan pola serupa. Dari 85 perusahaan yang telah berkomitmen, mayoritas sebanyak 70 perusahaan memilih Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU) 2, sedangkan 15 perusahaan lainnya memilih MIKU 1.
Pengelompokan ini merupakan implementasi langsung dari dua regulasi penting, yakni POJK Nomor 3 Tahun 2026 dan POJK Nomor 5 Tahun 2026. Melalui aturan tersebut, OJK mewajibkan setiap perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas operasional mereka dengan kompleksitas risiko yang dihadapi. Dengan kata lain, kemampuan modal dan tata kelola sebuah perusahaan harus sebanding dengan jenis kegiatan usaha yang mereka jalankan.
OJK juga memberikan ruang bagi para pelaku industri melalui masa transisi. Proses penyesuaian terhadap standar baru ini diberikan waktu hingga April 2029 agar perusahaan dapat melakukan transformasi secara bertahap tanpa mengganggu stabilitas layanan. Selama periode ini, OJK akan melakukan pemantauan ketat dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri dan pemegang saham.
Selain penguatan struktur, OJK juga menegaskan komitmennya dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, OJK tidak hanya akan memberikan sanksi administratif, tetapi juga mewajibkan adanya pembenahan internal secara menyeluruh. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, hingga evaluasi mendalam terhadap penyebab pelanggaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Melalui reformasi besar-besaran ini, pasar modal Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi instrumen investasi yang lebih aman, transparan, dan mampu menarik minat modal asing secara lebih masif.
