Jabarpos.id – Raksasa konstruksi milik negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), tengah bersiap melakukan langkah strategis yang akan menentukan arah masa depan perusahaan. Melalui keterbukaan informasi terbaru, perusahaan BUMN ini mengumumkan adanya perubahan jadwal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang semula dijadwalkan pada Jumat, 13 November 2026.
Perusahaan memutuskan untuk mengundur jadwal pertemuan penting tersebut menjadi tanggal 4 Desember 2026 mendatang. Pertemuan yang sangat dinantikan oleh para investor ini akan diselenggarakan secara luring di ADHI Tower Lantai 16, Jalan MT. Haryono, Cawang, Jakarta Timur, pada pukul 14.00 WIB. Bagi para pemegang saham yang berhalangan hadir secara fisik, manajemen juga menyediakan fasilitas daring melalui sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).
Ada dua agenda krusial yang menjadi sorotan utama dalam RUPSLB kali ini. Agenda pertama yang paling menarik perhatian pasar adalah rencana divestasi atau pelepasan kepemilikan saham ADHI pada PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ). Langkah ini merupakan bagian dari skema restrukturisasi besar-besaran pada perusahaan terbuka yang berada di bawah kendali pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Also Read
Meskipun secara regulasi, berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, transaksi semacam ini sebenarnya masuk dalam kategori pengecualian kewajiban persetujuan RUPS, manajemen ADHI tetap menunjukkan transparansi tinggi. Perusahaan memilih untuk tetap meminta restu dan persetujuan dari para pemegang saham sebelum mengeksekusi rencana pelepasan aset tersebut.
Agenda kedua yang tak kalah penting adalah pembahasan mengenai perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II). Perubahan ini cukup signifikan karena rencana penggunaan dana yang baru tersebut berbeda dari apa yang sebelumnya telah tertuang dalam prospektus maupun hasil keputusan RUPS sebelumnya.
Berdasarkan aturan yang berlaku, yakni Pasal 16 ayat (1) huruf a POJK Nomor 40 Tahun 2025, setiap perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum yang nilainya melebihi 10 persen dari total dana yang diperoleh wajib mendapatkan persetujuan resmi melalui RUPS. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran alokasi modal tersebut memiliki dampak finansial yang cukup besar bagi struktur permodalan perusahaan.
Bagi para investor yang ingin memberikan hak suaranya, manajemen telah menetapkan ketentuan mengenai siapa saja yang berhak hadir. Pemegang saham yang memiliki hak suara adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau pemilik saham yang terdaftar dalam catatan saldo rekening efek di KSEI pada saat penutupan perdagangan hari Rabu, 11 November 2026, hingga pukul 16.00 WIB. Keputusan dalam RUPSLB ini nantinya akan menjadi penentu bagaimana ADHI mengelola aset dan modalnya di masa mendatang.






