Strategi Baru Dongkrak Nilai Saham RI

Author Image

Endang Wulansari

16 November 2026, 06:04 WIB

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi besar untuk merevolusi wajah pasar modal tanah air. Langkah ambisius ini dilakukan dengan mengadopsi pola reformasi yang telah sukses diterapkan oleh dua raksasa ekonomi Asia, yakni Jepang dan Korea Selatan. Fokus utamanya adalah melakukan transformasi menyeluruh guna mendongkrak nilai perusahaan atau corporate value dari emiten-emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad H. Wibowo, mengungkapkan bahwa pemerintah ingin mendorong terjadinya fenomena valuing up. Artinya, nilai perusahaan di pasar modal tidak hanya stagnan, tetapi terus merangkak naik melalui perbaikan tata kelola yang lebih profesional dan efisien.

Strategi Baru Dongkrak Nilai Saham RI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam pertemuan konsultatif bersama para pemangku kepentingan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, serta perwakilan emiten, Dradjad menjelaskan bahwa Jepang menjadi salah satu rujukan utama. Di Negeri Sakura tersebut, reformasi dilakukan dengan memperbaiki kualitas manajemen di tingkat direksi. Para direktur didorong untuk lebih cerdas dalam mengelola modal atau meningkatkan efisiensi penggunaan modal (capital efficiency). Dengan pengelolaan modal yang lebih efektif, kinerja perusahaan akan meningkat secara organik, yang pada akhirnya membuat nilai perusahaan semakin seksi di mata investor global.

Namun, pemerintah menyadari bahwa perubahan di level internal perusahaan saja tidak cukup. Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi riil guna mendukung performa emiten. Berbagai usulan mulai dari penyesuaian kebijakan perpajakan, pengaturan bea masuk, hingga dukungan terhadap sektor energi hijau tengah dikaji secara mendalam. Tujuannya jelas, menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat agar perusahaan-perusahaan di bursa memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh.

Selain urusan valuasi, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada aspek penegakan hukum di pasar modal. Dradjad menekankan pentingnya kecepatan dalam menangani pelanggaran. Mengacu pada standar internasional, proses pengambilan keputusan terkait sanksi atau pelanggaran seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat, yakni antara satu hingga tiga minggu.

Ia juga meluruskan persepsi publik mengenai pengawasan bursa. Menurutnya, pengawasan oleh BEI sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun kendala utamanya terletak pada intensitas komunikasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap langkah pengawasan dan keputusan hukum dapat tersampaikan secara transparan kepada publik agar tidak muncul keraguan di kalangan investor.

Lebih jauh lagi, pemerintah memandang pasar modal bukan sekadar tempat mencari pendanaan bagi korporasi, melainkan telah bertransformasi menjadi sarana tabungan masa depan bagi rakyat. Data menunjukkan sekitar 15 persen penduduk usia produktif Indonesia kini telah terlibat dalam aktivitas pasar modal.

"Kami melihat pasar modal sudah menjadi sarana tabungan bagi masyarakat. Karena keterlibatan masyarakat sangat besar, maka naik turunnya bursa akan berdampak langsung pada aset mereka. Inilah yang menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi," tegas Dradjad. Dengan penguatan literasi dan perlindungan aset, pemerintah berharap pasar modal Indonesia dapat menjadi pilar stabilitas ekonomi nasional yang lebih tangguh.

Related Post