Jabarpos.id – Rencana penerapan obligasi daerah di Indonesia memicu diskusi hangat di kalangan legislator. Meski menjanjikan percepatan pembangunan, muncul berbagai kekhawatiran terkait risiko gagal bayar (default) serta keberlanjutan komitmen utang ketika terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat daerah.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sari Yuliati, menyoroti beberapa poin krusial yang harus dibenahi sebelum instrumen ini dilepas ke pasar. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga kontinuitas komitmen politik. Ia menekankan bahwa pergantian kepala daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan kewajiban utang yang telah disepakati sebelumnya.
"Pergantian kepemimpinan politik daerah tidak boleh mengorbankan kewajiban utang yang telah disetujui bersama dan sudah dialokasikan dalam pos cadangan APBD," tegas Sari dalam sebuah forum nasional baru-baru ini.
Also Read
Sari menyarankan agar penerbitan surat berharga daerah harus didasari oleh konsensus politik yang kuat antara kepala daerah dan DPRD. Selain itu, ia mendorong adanya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar prosedur persetujuan tidak berbelit-belit. Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam menjaga rasio utang agar tetap berada pada batas aman.
Lebih lanjut, Sari melihat peluang besar pada penguatan ekosistem sukuk daerah atau pembiayaan berkelanjutan. Di tengah tren modal global yang mengarah pada instrumen hijau, sukuk daerah dapat menjadi magnet bagi investor internasional. Dana tersebut nantinya bisa dialokasikan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, seperti transportasi publik yang bersih, transformasi sanitasi, hingga infrastruktur berkelanjutan lainnya.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, memberikan perspektif yang lebih optimis. Ia memaparkan data bahwa di berbagai negara, risiko gagal bayar obligasi daerah sangatlah rendah. Dari 18 negara yang telah menerapkan sistem ini, angka gagal bayarnya hanya menyentuh 0,1 persen.
Mekeng menjelaskan bahwa obligasi daerah berbeda dengan pinjaman pemerintah yang langsung memotong Dana Alokasi Umum (DAU). Obligasi daerah bersifat berbasis proyek. Artinya, dana yang dihimpun digunakan untuk membangun infrastruktur yang mampu menghasilkan keuntungan, seperti rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, hingga pengelolaan limbah. Keuntungan dari proyek inilah yang nantinya digunakan untuk membayar kembali obligasi tersebut, sehingga tidak membebani APBD secara langsung.
"Dalam prosesnya, proyek ini akan diperiksa secara ketat oleh DPRD, BPK, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Keuangan. Setelah itu, masuk ke pasar modal di mana para profesional dan independen akan menilai kelayakan proyek tersebut. Mereka tidak bisa diintervensi, sehingga risiko proyek mangkrak bisa diminimalisir," jelas Mekeng.
Fraksi Golkar MPR saat ini tengah mendorong agar Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Obligasi Daerah pada tahun 2027. Dengan potensi nilai outstanding mencapai Rp1.000 triliun, instrumen ini diharapkan menjadi solusi atas terbatasnya ruang fiskal APBN dalam mendanai pembangunan daerah yang terus tumbuh seiring meningkatnya populasi.
Mekeng memberikan perbandingan dengan Surat Utang Negara (SUN). Sebelum regulasinya disahkan pada tahun 2002, SUN tidak terlalu diminati. Namun, setelah payung hukumnya kuat, nilai outstanding SUN kini melonjak hingga mencapai kisaran Rp10.000 triliun. Hal serupa diharapkan terjadi pada obligasi daerah jika landasan hukumnya segera matang.






