Jabarpos.id – Kabar kurang sedap kembali menyelimuti sektor perbankan di Provinsi Sumatra Barat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengumumkan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Keputusan ini menambah daftar panjang bank skala kecil di wilayah tersebut yang harus menghentikan operasionalnya pada tahun ini.
Langkah tegas ini diambil berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026. OJK menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan ketat guna menjaga stabilitas industri perbankan nasional serta memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan tetap terjaga.
Jika menilik rekam jejaknya, BPR LPN Labuh Gunung bukanlah bank pertama yang mengalami nasib serupa di Sumatra Barat tahun ini. Sebelumnya, tiga bank perekonomian rakyat lainnya juga telah dicabut izin usahanya, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, serta BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya. Fenomena ini tentu menjadi perhatian serius bagi para pelaku ekonomi di daerah tersebut.
Also Read
Berdasarkan kronologi yang dirilis oleh otoritas, masalah bermula pada 5 November 2025. Saat itu, OJK telah menetapkan BPR LPN Labuh Gunung ke dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Status ini diberikan karena bank tersebut mengalami masalah serius pada rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) yang tercatat berada di bawah angka 12 persen.
OJK sebenarnya telah memberikan kesempatan yang cukup luas bagi pihak pengurus maupun pemegang saham untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Namun, upaya untuk mengatasi krisis permodalan dan masalah likuiditas tersebut tidak membuahkan hasil. Akibatnya, pada 30 Oktober 2026, status bank ini ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR).
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor 157/ADK3/2026 telah memutuskan untuk melakukan proses likuidasi. LPS kemudian meminta OJK untuk segera mencabut izin usaha bank tersebut agar proses penanganan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Terkait nasib uang para penyimpan, OJK memberikan jaminan keamanan. Otoritas meminta seluruh nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung untuk tidak panik dan tetap tenang. Hal ini dikarenakan dana masyarakat yang disimpan di perbankan, termasuk pada kategori BPR, sepenuhnya dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Saat ini, LPS akan mengambil alih peran untuk menjalankan fungsi penjaminan serta memproses likuidasi aset sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 dan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh hak nasabah tetap terlindungi meskipun bank yang bersangkutan telah berhenti beroperasi.






