Denpasar | Jabar Pos – Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), tengah merancang kebijakan Moratorium Pembangunan Hotel dan menyetop konversi lahan pertanian menjadi komersial. Terutama di Bali.
“Kebijakan akan segera dirampungkan Pemerintah, melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan nyaman khususnya di beberapa destinasi di Indonesia,” kata Sandiaga Uno di Konferensi Internasional Kualitas Pariwisata (IQTC) Ke-1 di Sanur, Denpasar, Bali, (6/9).
Ia belum memberikan rincian detail terkait rancangan kebijakan itu, karena tengah dirancang. Namun, Sandiaga Uno menegaskan rancangan kebijakan itu akan rampung dalam beberapa hari mendatang, untuk kemudian dibahas di rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
“Bersama Bapak Presiden, untuk diputuskan sebagai langkah konkret. Guna memastikan Pariwisata Indonesia berkualitas, bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” tuturnya.
Kebijakan itu nantinya akan diterapkan di destinasi wisata yang dinilai sudah padat dan menimbulkan kejenuhan. Terutama di kawasan Bali Selatan yakni di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan (Sarbagita).
“Sarbagita yang akan kami fokuskan tapi tentunya harus kami bedah lagi karena tidak seluruh Bali selatan ini sama, mungkin Badung beda sama Tabanan, nanti akan kami formulasikan,” kata Sandiaga Uno.
Sebagai informasi, berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), total jumlah Hotel dan Akomodasi yang sudah diklasifikasi di seluruh Indonesia mencapai 29.005 unit dan 747.066 kamar. Adapun, jumlah AirBnb atau bisnis akomodasi di Indonesia mencapai lebih dari 61 ribu unit, yang sekitar 34 ribu unit di antaranya berada, di Bali. (far)
