Jakarta | Jabar Pos – Presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara perihal rencana pertemuannya dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang akan dilakukan sebelum pelantikan. Apakah pertemuan itu merupakan sinyal kuat PDIP bergabung ke Kabinet Prabowo?
Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) melihat ada 3 kemungkinan pembahasan jika pertemuan antara Prabowo dengan Megawati terwujud. Pertama, adanya kemungkinan membahas posisi PDIP di Kabinet mendatang.
“Saya kira rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati, per hari ini itu pasti hanya dikaitkan dengan soal kemungkinan apakah ini akan berkoalisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran untuk 5 tahun yang akan datang atau tidak,” kata Adi Prayitno kepada wartawan. Rabu, (2/10/2024).
“Karena itu satu-satunya argumen, alasan yang paling banyak ditunggu oleh publik gitu ya. Oleh karena itu, jika terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati, publik pasti mengaitkan soal kemungkinan apakah PDIP akan bergabung dengan Prabowo atau tidak,” imbuhnya.
Adi Prayitno melanjutkan, pertemuan itu juga bisa saja sebagai penegasan bahwa Prabowo adalah Presiden terpilih. Ia bisa berkomunikasi dengan siapa pun termasuk dengan PDIP.
“Yang kedua, pasti publik akan mengaitkan soal kemungkinan ya ini adalah penegasan bahwa Prabowo adalah Presiden terpilih, jadi Prabowo itu bisa komunikasi dengan siapa pun termasuk PDIP yang selama ini kendala politiknya terhambat gara-gara faktor Jokowi yang posisinya sebagai Presiden,” ucapnya.
Kemudian, Adi Prayitno turut mengatakan bahwa ada kemungkinan pertemuan ini membahas Koalisi dalam bentuk alat kelengkapan dewan. Di mana, ia menyebut bisa saja ada koalisi antara Prabowo dan PDIP di Parlemen.
“Yang ketiga kalau PDIP berkoalisi kan orang bertanya-tanya, apakah berkoalisi itu nanti ada Kader PDIP jadi Menteri atau koalisinya ada yang lain misalnya koalisi dalam bentuk alat kelengkapan dewan, misalnya posisi Pimpinan Komisi atau alat-alat kelengkapan dewan, atau termasuk jangan-jangan PDIP dan Prabowo sudah berkompromi terkait dengan posisi DPR yang saat ini dijabat oleh PDIP,” tuturnya.
“Jangan-jangan bentuk kompromi politiknya PDIP tidak di Pemerintah tapi cukup Koalisi di Parlemen, tinggal kita tunggu,” kata Adi Prayitno. (far)
