Jakarta | Jabar Pos – Pengemudi berbasis aplikasi telah menolak skema subsidi bahan bakar yang direncanakan yang akan menutup pengguna kendaraan pribadi, meskipun ada proposal dari pemerintah untuk mengganti pengemudi berpenghasilan rendah melalui transfer tunai.
Pengemudi taksi roda empat dan roda dua online telah mengancam untuk melakukan protes massal jika pemerintah tidak mendengarkan tuntutan mereka.
“Jika pengemudi online tidak dapat menerima atau memenuhi kriteria untuk menerima bahan bakar bersubsidi, pasti akan ada gelombang demonstrasi massal di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan pemerintah,” kata pemimpin Gerakan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono pada hari Minggu (1/12).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pada Rabu (27/11) bahwa pemerintah hanya akan menyediakan bahan bakar bersubsidi untuk kendaraan dengan plat nomor kuning, plat yang digunakan untuk transportasi umum dan truk.
Pengemudi yang menggunakan tumpangan memiliki plat nomor kendaraan pribadi berwarna hitam. Pemerintah belum mengakui ride-hailing sebagai transportasi umum meskipun Kementerian Transportasi telah mulai mengatur harga layanan tersebut.
Saat ini, semua pemilik kendaraan dalam praktiknya, dapat membeli bahan bakar bersubsidi, bahkan jika mereka tidak memenuhi syarat, tetapi pemerintah hanya bermaksud subsidi untuk orang Indonesia berpenghasilan rendah.
Ketua Asosiasi Pengemudi Online (ADO) Taha Ariel Syafaril juga mengkritik rencana tersebut, mendesak pemerintah untuk mempertahankan subsidi bahan bakar untuk pengemudi yang melakukan ride-hailing berbasis aplikasi.
“Kami menyarankan Pak Bahlil untuk menganalisis dan melakukan penelitian tentang transportasi berbasis aplikasi, yang sekarang banyak digunakan oleh komunitas perkotaan,” katanya pada hari Minggu (1/12).
“Kami mengusulkan bahwa subsidi bahan bakar tidak hanya didasarkan pada warna plat nomor kendaraan, tetapi juga memungkinkan alternatif lain cara untuk memenuhi syarat yang lebih terhubung dengan kebutuhan publik,” kata Ariel.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan transfer bantuan tunai kepada warga Indonesia berpenghasilan rendah jika rencana subsidi bahan bakar baru mulai berlaku.
Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menentang skema bahan bakar bersubsidi baru, dengan mengatakan bahwa hal itu akan berdampak buruk bagi pengemudi pengiriman.
Dia mengatakan mengganti subsidi bahan bakar dengan transfer uang tunai tidak akan membantu, mengingat harga kebutuhan dasar yang melonjak.
Dia mencatat bahwa rencana tersebut akan menambah biaya operasional pengemudi, yang mencakup biaya parkir, biaya pemeliharaan, cicilan pinjaman, dan paket data.
“Ini belum lagi pengurangan pinjaman online yang ditawarkan oleh platform di aplikasi pengemudi. Sehingga setiap hari pengemudi harus menambah jam kerja untuk dapat membayar hutang,” katanya.
Mereformasi skema subsidi energi dapat memainkan peran penting dalam mempertahankan anggaran negara yang sehat di tahun-tahun mendatang.
Mengingat rencana pemerintah baru untuk mengejar prioritas lain, seperti peningkatan perawatan kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan makanan. (die)
