close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

29.8 C
Jakarta
Sabtu, Februari 15, 2025

Dedie Rachim Perjuangkan Subsidi Pusat untuk Biskita Transpakuan, APBD Rp 10 Miliar Dinilai Tak Cukup

spot_img

Bogor | Jabar Pos – Wali Kota Bogor terpilih, Dedie Rachim, mengungkapkan keprihatinannya terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 10 miliar yang direncanakan untuk operasional layanan Biskita Transpakuan pada 2025. Ia menilai angka tersebut jauh dari cukup jika dibandingkan dengan subsidi pemerintah pusat yang sebelumnya mencapai Rp 49 miliar.

“Tidak cukup. Dibandingkan dengan subsidi pusat yang mencapai Rp 49 miliar, ini jelas sangat kurang,” ujar Dedie di Balai Kota Bogor, Rabu (15/1/2025).

Baca juga:  Rumput Stadion GBK Tidak Ditutup Saat Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus

Dedie menegaskan akan memperjuangkan agar pemerintah pusat tetap memberikan subsidi bagi layanan transportasi andalan masyarakat Bogor tersebut.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan subsidi kepada Pemkot Bogor terkait pengelolaan layanan buy the service (BTS) Biskita Transpakuan. Mulai tahun 2025, seluruh pengelolaan layanan tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot Bogor.

Baca juga:  Gunung Putri Canangkan Kawasan Berikat Bersinar untuk Perangi Narkoba

Dedie berharap pemerintah pusat dapat memberikan masa transisi yang cukup sebelum menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada Pemkot Bogor.

“Seharusnya ada waktu longgar untuk transisi jika pengelolaan ini harus diambil alih oleh pemkot,” tuturnya.

Beban Masyarakat Akan Bertambah

Selain itu, Dedie mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak yang akan dirasakan masyarakat jika subsidi pusat dihentikan. Dengan subsidi, tarif yang dikenakan kepada masyarakat saat ini masih terjangkau. Namun tanpa subsidi, Dedie memperkirakan masyarakat harus membayar hingga Rp 12 ribu per perjalanan.

Baca juga:  DPRD Kota Bogor Soroti Kebijakan Penjualan Gas Elpiji 3 Kg yang Sulitkan Masyarakat

“Masyarakat kira-kira tanpa subsidi akan membayar Rp 12 ribu. Ini jelas akan memberatkan rakyat,” tegasnya.

Dedie menegaskan, transportasi publik yang terjangkau merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini demi kesejahteraan masyarakat Bogor.

“Ini akan kami perjuangkan. Jangan sampai kebijakan ini memberatkan masyarakat,” pungkas Dedie.

spot_img

Berita Terpopuler

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...

DPR Sepakati PKPU Pilkada, Akomodir Dua Putusan MK

Jakarta, Jabarpos.id - Komisi II DPR RI resmi menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada yang mengakomodir dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan...
Berita terbaru
Berita Terkait