Depok | Jabar Pos – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, S.Kom, MMSI, menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan tata ruang terbuka guna mewujudkan Kota Depok sebagai Smart City. Sebagai anggota Badan Anggaran dan bagian dari Pansus Investigasi Investasi di Ranah Pemerintahan Provinsi serta Forkopimda Jawa Barat, Pradi menekankan pentingnya perencanaan kota yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Hal tersebut disampaikan dalam Reses II Tahun Sidang 2024-2025 yang dibuka oleh anggota DPRD Kota Depok, H. Hamzah, di Tapos, Kota Depok, pada Senin (10/3/2025).
Perencanaan Tata Ruang untuk Masa Depan
Pradi menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang merupakan proses bertahap yang membutuhkan waktu hingga dua dekade. Oleh karena itu, diskusi mengenai perencanaan jangka panjang sangat penting untuk memastikan Depok siap menghadapi transformasi menuju Smart City.
“Perencanaan tata ruang dilakukan dalam rentang 20 tahun. Jika ingin mengikuti perkembangan zaman, maka Depok harus siap menuju Smart City,” ujar Pradi yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok.
Ia menyoroti bahwa konsep Smart City mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola perkotaan, mencakup berbagai aspek seperti Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart Society, Smart Mobility, dan Smart Living. Tujuan utama dari konsep ini adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Budaya Lokal
Pradi juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal dengan melibatkan pemerintah dan dinas terkait. Menurutnya, kekayaan budaya dan keberagaman suku di Depok, seperti Jawa, Betawi, dan Sunda, dapat menjadi aset berharga dalam pembangunan tematik di tingkat kota dan provinsi.
Dalam aspek lingkungan, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh terpusat di satu wilayah saja, melainkan harus merata di seluruh Kota Depok. Ia juga menekankan perlunya peningkatan akses transportasi, termasuk realisasi proyek Underpass Citayam sebagai solusi mengurai kemacetan, yang memerlukan koordinasi dengan Kabupaten Bogor.
“Kita memiliki banyak situ yang bisa dinormalisasi dan dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau. Nantinya, area ini bisa dimanfaatkan untuk pusat kuliner, olahraga, serta ruang hijau yang mendukung kualitas udara dan lingkungan,” jelasnya.
Kolaborasi dan Digitalisasi Tata Kelola Kota
Lebih lanjut, Pradi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak dalam membangun infrastruktur kota. Dengan APBD Kota Depok yang hanya Rp 4,2 triliun, ia menilai bahwa investasi dari pemerintah pusat, investor, serta tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik guna menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien. Ia mengusulkan agar sistem layanan kesehatan, seperti Puskesmas dan RSUD, dapat diakses melalui aplikasi digital sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah.
“Dengan tata kelola berbasis teknologi, masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan dengan lebih baik. Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, Depok dapat berkembang lebih pesat menuju Smart City yang modern dan inklusif,” pungkasnya. (Edh)
