jabarpos.id, Jakarta – Rencana ambisius pemerintah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil dengan suntikan dana fantastis, mencapai Rp100 triliun, menuai kritik pedas dari para wakil rakyat di Senayan. Anggota DPR RI Komisi VI mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengucurkan dana sebesar itu tanpa membenahi akar masalah yang menghantui industri tekstil nasional.
I Nengah Senantara, anggota Komisi VI DPR RI, menyoroti serbuan produk tekstil impor, khususnya dari China, yang semakin menggila dan menekan industri dalam negeri. Ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh produk pakaian di pasar domestik kini dikuasai oleh barang impor, dengan dominasi produk China mencapai 90%. "Seperti yang terjadi sekarang, hampir semua tekstil pakaian itu sudah dikuasai oleh produk China. 90% China yang menguasai. Dengan berbagai macam standar, harganya sangat murah, kualitasnya juga memadai," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI.
Menurut Senantara, banjir impor ini menjadi penyebab utama kemunduran industri tekstil nasional, yang berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai, masalah utama terletak pada regulasi yang tidak sinkron antar kementerian. "Nah yang saya pahami kenapa tekstil ini bangkrut, PHK ada di mana-mana, penyebab utamanya regulasinya. Regulasi antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lainnya tidak nyambung. Ada yang menginginkan mendorong adanya produksi lokal, tetapi di sisi lain kementeriannya membuka impor selebar-lebarnya," tegasnya.
Senada dengan Senantara, Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mengkritik keras rencana pemerintah membangun pabrik tekstil baru. Ia bahkan mengaitkannya dengan nasib tragis BUMN baja, PT Krakatau Steel Tbk. "Terkait tekstil tadi, saya kepada Danantara, saya ingin pesankan, mendirikan pabrik itu gampang. Tapi menjalankan pabrik dengan alasan hanya lapangan kerja, ekspor, sudahlah pak, lupakan. Ini potensi kerugian negara," ucapnya. "Kita bisa lihat Krakatau Steel yang begitu dilindungi aja babak belur. Apalagi industri tekstil yang akan bertarung dengan pasar bebas, pasti mati," tukasnya.
Gobel menyarankan agar pemerintah lebih baik fokus membantu industri tekstil yang sudah ada, terutama UMKM di daerah-daerah seperti Pekalongan. "Seperti saran teman saya, mbok industri yang sudah ada ini saja dipanggil, kumpulkan. Yang menengah yang ada di Pekalongan, di daerah, itu kumpulkan. Tanya apa yang bisa dibantu. Danantara berikan bunga kredit murah. Atau dukungan apa bisa diberikan kepada pengusaha ini karena mereka juga bisa ekspor," ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun pabrik tekstil untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan studi terkait hal ini. Rencananya, pembangunan pabrik tekstil ini akan melibatkan dana dari Danantara, yang dialokasikan sebesar US$6 miliar (setara Rp 100,5 triliun, kurs Rp16.750/US$). Proyek ini diharapkan dapat mendongkrak ekspor Indonesia menjadi US$40 miliar dari saat ini sekitar US$4 miliar.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyoroti masalah lain yang menghantui industri tekstil nasional, yaitu serbuan pakaian bekas impor ilegal. Ia mengungkapkan bahwa impor pakaian bekas justru melonjak pada 2024, mencapai 3.865 ton. Menurut Faisol, rata-rata impor pakaian bekas mencapai 48% dibanding pakaian jadi baru dan sangat merugikan negara serta industri dalam negeri.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam Permendag Nomor 47 Tahun 2025. Ia mengatakan bahwa pemerintah secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal sejak 2022 di berbagai daerah. Total nilai pakaian bekas impor ilegal yang berhasil disita pemerintah mencapai sekitar Rp248,11 miliar.
