Jakarta | Jabar Pos – Ratusan orang dari berbagai kalangan hadir dalam Aksi Kamisan ke-836 pada Kamis sore, 17 Oktober 2024, di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mengenakan pakaian serba hitam, mereka berkumpul untuk aksi yang menjadi penutup era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Aksi ini dianggap monumental karena digelar menjelang pelantikan (kini sudah dilantik) Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, seorang mantan Tentara yang dituduh terlibat pelanggaran HAM.
Asfinawati, Aktivis dan Advokat Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa aksi ini adalah kali terakhir para Aktivis mengirimkan surat kepada presiden.
“Tidak masuk akal untuk meminta Presiden menyelesaikan kasus pelanggaran HAM jika pelaku pelanggaran itu adalah Presiden sendiri,” kata Asfinawati.
Menurutnya, Aksi Kamisan kali ini menandai akhir dari suatu era dan menjadi awal yang baru. Asfinawati menyebutkan, pelantikan Prabowo sebagai simbol dari “babak baru pembajakan Demokrasi” di Indonesia.
“Kejahatan bukan lagi tersembunyi, tapi kini terang-terangan dilantik menjadi Pemimpin Negara,” imbuh Asfinawati.
Pernyataan Asfinawati didukung oleh Maria Catarina Sumarsih, penggagas Aksi Kamisan. Sumarsih menegaskan, para aktivis tidak akan lagi mengirimkan surat kepada Presiden.
“Mulai Kamis depan, kami tidak akan mengirim surat lagi,” ujar Maria Catarina Sumarsih.
Selama pemerintahan Presiden Jokowi, para Aktivis telah mengirimkan 476 surat, sementara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada 339 surat yang dikirimkan. Ia menyatakan, bahwa mereka merasa sudah saatnya menghentikan tradisi tersebut.
“Mungkin itu alasan kenapa kami tidak mengirim surat lagi kepada Presiden Republik Indonesia seperti yang setiap Kamis biasa kami lakukan,” pungkas Maria Catarina Sumarsih.
Aksi Kamisan terakhir di era Jokowi ini dihadiri oleh ratusan aktivis, pegiat HAM, mahasiswa, dan keluarga korban pelanggaran HAM. Beberapa organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), KontraS, PBHI, dan Imparsial juga turut hadir. (far)
