Jakarta | Jabar Pos – Presiden Prabowo Subianto, telah mengundang perusahaan Jepang untuk mengambil bagian dalam membangun tembok laut raksasa sepanjang 600 kilometer yang bertujuan untuk mengatasi penurunan tanah di sepanjang pantai utara Jawa, menurut Menteri Investasi dan Hilir Rosan Roeslani.
Presiden membuat penawarannya pada hari Kamis (5/12) pada pertemuan dengan delegasi bisnis dari Asosiasi Jepang-Indonesia (Japinda) di kantornya di Jakarta, kata Rosan dalam sebuah pernyataan.
Pejabat pemerintah sebelumnya mengisyaratkan pada beberapa kesempatan bahwa negara tersebut tidak dapat membiayai seluruh proyek sendiri, dengan pemerintah sebelumnya memperkirakan pada bulan Januari bahwa tagihan akhir proyek dapat mencapai hingga $60 miliar.
Pemerintahan Prabowo telah mencari investor yang bersedia memasukkan uang mereka ke dalam proyek tersebut, bahkan saat berusaha mendanai program prioritas mahal lainnya, termasuk makanan bergizi gratis program unggulan Presiden.
Rosan mengatakan potensi kerja sama dengan Jepang akan tetap fleksibel dan dapat melibatkan bisnis-ke-bisnis (B2B) atau skema pemerintah-ke-pemerintah (G2G), atau kemitraan publik-swasta (PPP; KPBU).
Diskusi lebih lanjut mengenai pendanaan dan rincian lain dari kolaborasi yang diusulkan diharapkan akan berlangsung pada hari Jumat (6/12) ketika Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan para pemimpin bisnis dari Jakarta Japan Club (JJC).
“Kami terbuka untuk berbagai bentuk kerja sama. Kami berharap perusahaan besar Jepang ini akan berkontribusi pada konstruksi, teknik dan tentu saja, pendanaan,” kata Rosan, yang juga mengepalai Dewan Koordinasi Investasi (BPKM).
Pada bulan Oktober, pengusaha Hashim Djojohadikusumo, saudara laki-laki Prabowo, mengatakan perusahaan dari Cina, Korea Selatan dan Belanda telah menunjukkan minat pada proyek tembok laut.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Daerah, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pada hari Minggu (1/12) tahap awal proyek yang diperkirakan menelan biaya Rp 123 triliun (US$7,4 miliar) selama delapan tahun, adalah membangun bagian 40 km yang membentang dari Banten ke Bekasi di Jawa Barat melalui Jakarta.
Untuk membantu mempercepat perkembangan tembok laut, Prabowo telah meminta agar proyek tersebut dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk tahun 2025, kata Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto pada bulan November.
Pemerintah memberikan persyaratan yang menguntungkan untuk proyek-proyek yang terdaftar di PSN, termasuk akuisisi tanah dan izin terkait.
Gagasan untuk membangun tembok laut raksasa untuk Jakarta pertama kali diusulkan pada tahun 1994 oleh presiden Soeharto saat itu.
Prabowo menghidupkan kembali konsep tersebut saat berkampanye untuk pemilihan presiden 2024, menekankan pentingnya struktur dalam mengurangi banjir pesisir dan mengatasi kerentanan Jakarta terhadap kenaikan permukaan laut.
Namun, proyek tersebut mendapat kritik dari para ahli, yang mengatakan tembok laut tidak akan menyelesaikan penurunan tanah di Jakarta.
Banyak juga yang menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan penyebab buatan manusia yang lebih mendesak, seperti sumur ekstraksi air tanah yang dalam, dampak beban mati dari gedung-gedang tinggi kota serta kegiatan industri dan pelabuhan. (die)
