Jakarta | Jabar Pos – Program makanan bergizi gratis unggulan Presiden Prabowo Subianto telah mengalami pemotongan anggaran yang signifikan per porsi, mengurangi harga alokasi per anak dan per wanita hamil dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per bungkus. Untuk menciptakan ruang bagi biaya lain atau untuk menutupi lebih banyak penerima manfaat karena total anggaran tetap sama di Rp 71 triliun untuk tahun 2025.
Setelah rapat tertutup di Kantor Presiden pada hari Jumat (29/11), Presiden Prabowo mengumumkan pemotongan anggaran per porsi untuk program makanan gratis.
Sementara total anggaran tetap tidak berubah, pembenaran untuk menurunkan alokasi per makan tidak jelas.
Presiden Prabowo mencatat bahwa program makanan bergizi gratis ini juga dirancang untuk secara langsung meningkatkan kehidupan keluarga pekerja, dari anak-anak hingga wanita hamil. Manfaat kesejahteraan tambahan ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan mereka.
Memperluas jangkauan program ini ke penerima manfaat yang lebih luas, seperti berfokus pada keluarga pekerja, bisa menjadi alasan untuk pemotongan anggaran yang tiba-tiba.
Pemotongan anggaran per porsi dihitung melalui hasil dari beberapa percobaan. Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengindikasikan bahwa harga per porsi dihitung setelah melakukan fase uji coba 11 bulan terutama di Jawa, memperoleh titik harga rata-rata Rp 10.000.
Di wilayah tertentu, Jumlah ini dianggap memadai untuk memastikan penyediaan makanan bergizi dan sehat.
Namun, ini tidak akan berlaku di daerah yang lebih mahal. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa angka ini hanyalah rata-rata dan bukan harga maksimum karena penyesuaian dapat dilakukan untuk daerah dengan biaya hidup yang lebih tinggi, selama total anggaran tetap sama Dari total anggaran sebesar Rp 71 triliun, Rp 63,35 triliun akan dihabiskan untuk makanan bergizi dan sisanya 7,4 triliun untuk program pendukung manajemen.
Program makanan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025, yang awalnya menguntungkan 3 juta anak.
Pemerintah bertujuan untuk menggandakan jumlah penerima manfaat dalam tiga bulan ke depan setelah peluncuran pertamanya. Pada akhirnya, pemerintah bertujuan untuk memberikan makanan gratis kepada 82,9 juta anak sekolah dan wanita hamil di seluruh Indonesia, dengan total anggaran mencapai Rp 400 triliun per tahun.
Untuk memenuhi target penerima di tahun pertama ini, bantuan dari beberapa pemangku kepentingan, seperti perusahaan jasa ride-hailing dan pengiriman online Gojek Tokopedia (GoTo) dan Grab Indonesia, serta unit koperasi, diperlukan.
GoTo telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam program pemerintah terkenal ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sejak diluncurkan pada 20 Mei 2024, program ini telah menjangkau lebih dari 10.000
siswa di 31 sekolah di 13 kota dan kabupaten.
Grab juga memiliki bagian yang adil dalam program dengan melakukan uji coba program dan penelitian tentang peningkatan nutrisi dan dampak sosial ekonomi. Program ini dilaksanakan di tiga wilayah dari September hingga Desember 2024.
Pemangku kepentingan lainnya, seperti unit koperasi, juga akan berperan dalam mengimplementasikan program makanan bergizi gratis Presiden Prabowo. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa koperasi akan memainkan peran ganda dalam program tersebut, menyediakan layanan pangan dan manajer sumber daya manusia.
Budi lebih lanjut mencatat bahwa koperasi akan menyediakan susu untuk program makanan, karena mereka memiliki potensi yang besar.
Untuk meningkatkan peran koperasi dalam program ini, Kementerian Koperasi telah meluncurkan proyek percontohan.
Tiga koperasi, Koperasi Sekolah Asrama Islam Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis SKD Lampung dan Koperasi Produksi Sapi Perah dan Susu Sae Pujon, berpartisipasi dalam inisiatif tersebut.
Sebuah sumber pemerintah menyatakan bahwa Presiden Prabowo mengejutkan banyak orang, termasuk ketua dewan ahli TKN Buhanuddin Abdullah, ketika dia mengumumkan rencananya untuk memotong anggaran untuk makanan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per anak.
Burhanuddin, yang termasuk di antara mereka yang membantu merancang program makanan bergizi gratis, tidak dikonsultasikan mengenai pengurangan anggaran. Menurut Burhan dan timnya, alokasi Rp 10.000 per anak tidak akan cukup untuk mendanai program, terutama untuk memenuhi kebutuhan susu di setiap porsi.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga menyatakan keterkejutannya atas pengurangan anggaran makanan bergizi nasional.
Di tengah rencana Presiden Prabowo untuk memangkas anggaran untuk makanan bergizi gratis, pemerintah juga bergulat dengan cara memastikan pasokan daging sapi dan susu, karena Indonesia saat ini mengalami kekurangan keduanya. Bahkan sebelum program makanan bergizi gratis, pasokan susu nasional secara konsisten kurang dari permintaan. Produksi susu domestik menyumbang kurang dari 20% dari kebutuhan nasional. Oleh karena itu, pemerintah bermaksud untuk meningkatkan populasi sapi perah melalui mekanisme impor.
Beberapa sumber mengindikasikan bahwa pemerintahan Prabowo berencana untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur zonasi untuk impor daging sapi. Dengan penyesuaian ini, pemerintah dilaporkan berencana untuk membuka kembali impor ternak dari negara-negara yang belum bebas dari penyakit kaki dan mulut (FMD), seperti Brasil.
Pemerintah berencana untuk mengimpor sapi perah dan sapi potong untuk mendukung program makanan bergizi gratis. Untuk memfasilitasi inisiatif ini, Kementerian Pertanian telah mengadakan beberapa pertemuan dengan importir untuk berpartisipasi dalam pengadaan daging sapi November lalu.
Beberapa bisnis swasta yang berkumpul tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengimpor sapi perah, tetapi mereka dipaksa untuk berpartisipasi untuk memastikan keberhasilan program. Sebagian besar bisnis ini adalah importir yang secara tradisional membutuhkan rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian.
Sumber pemerintah lain mengungkapkan bahwa hanya mengandalkan anggaran negara (APBN) tidak akan memungkinkan pemerintah untuk mendatangkan ratusan ribu ternak setiap tahun. Akibatnya, bisnis swasta diundang untuk mengimpor ternak.
Pemerintah sebelumnya juga telah mengundang investor asing untuk mengembangkan peternakan sapi di Indonesia, tetapi mereka belum menemukan lahan yang cocok untuk mendukung peternakan sapi skala besar.
Untuk distribusi makanan bergizi gratis, pemerintah berencana untuk bekerja sama dengan Gojek dan Grab.
Keterlibatan mereka diharapkan dapat membantu mengurangi biaya logistik untuk mendistribusikan makanan gratis. (die)
