Jakarta | Jabar Pos – Wakil Menteri Perumahan Umum dan Pemukiman, Fahri Hamzah mengatakan Qatar akan membantu membiayai pengembangan program perumahan unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Fahri mengatakan Doha akan mengambil bagian dalam mendukung target 1 juta rumah, yang mana pemerintah bertujuan untuk membangun di kota-kota di seluruh kepulauan.
“Rupanya program perumahan ini cukup menarik bagi banyak negara dan mereka menawarkan kemitraan. Ada pendanaan kemitraan dari Timur Tengah,” kata Fahri Hamzah setelah pertemuan di Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada hari Senin (9/12).
Wakil menteri perumahan lebih lanjut menjelaskan, bahwa fasilitas pembiayaan untuk program perumahan akan disalurkan melalui Bank Nasional Qatar (QNB) di Indonesia.
“Ketika kami mengunjungi Abu Dhabi dan Doha, Qatar tertarik untuk membiayai program, dan Qatar sudah memiliki banknya di sini di Indonesia, yaitu QNB dan mereka mengatakan mereka siap untuk memfasilitasi pembiayaan untuk 1 juta rumah melalui QNB,” tambah Fahri.
Pemerintahan Presiden Prabowo telah berjanji untuk membangun 2 juta rumah di daerah pedesaan dan 1 juta di kota, dan telah membentuk gugus tugas perumahan yang dipimpin oleh saudara laki-lakinya, Hashim Djojohadikusumo.
Namun, administrasi kekurangan dana negara untuk mendorong program tersebut. Pada akhir Oktober, Menteri Perumahan Umum dan Permukiman Maruarar Sirait memperkirakan kementerian akan membutuhkan lebih dari Rp 23 triliun untuk memenuhi kebutuhan program perumahan setiap tahun, tetapi untuk tahun depan Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan Rp 5 triliun.
Sebaliknya, pemerintah telah bekerja untuk menarik investor asing untuk membantu program tersebut. Ini termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Cina, India dan Singapura.
Fahri melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia juga ingin entitas asing mengambil bagian dalam pembiayaan pembangunan perumahan di daerah pedesaan.
Namun, Fahri juga mencatat bahwa baik Prabowo dan Hashim telah menginstruksikan bahwa pembangunan perumahan di daerah pedesaan harus melibatkan koperasi, usaha mikro, dan perusahaan milik desa (BUMD) untuk meningkatkan ekonomi pedesaan.
“Bayangkan jika ada satu juta rumah. Satu rumah dapat dibangun oleh lima pekerja, apalagi sepuluh rumah. Itu berarti, satu juta rumah dapat mendatangkan sepuluh juta pekerja yang akan sibuk untuk konstruksi selama setahun,” kata Fahri.
Rencana pembangunan perumahan telah menjadi bagian sentral dari agenda prioritas Prabowo, karena dia percaya itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kepulauan.
“Sekitar 1 persen, dan bahwa uang akan beredar di dalam desa-desa alih-alih mengalir ke luar negeri”, menurut Hashim.
Indonesia menghadapi kekurangan pasokan perumahan, dengan kesenjangan antara permintaan rumah dan kepemilikan yang ada sebesar 9,9 juta unit pada tahun 2023, di mana permintaan didefinisikan sebagai setiap keluarga yang tidak memiliki rumah atau yang rumahnya dianggap di bawah standar.
Perkiraan lain menunjukkan kesenjangan yang jauh lebih besar dengan backlog perumahan yang diperkirakan lebih dari 12,7 juta unit tahun lalu, menurut mantan kementerian pekerjaan umum dan perumahan.
Seiring populasi terus meningkat, apa yang disebut backlog perumahan ini telah terbukti menjadi tantangan yang menjengkelkan untuk pemerintah berturut-turut. (die)
