Jakarta | Jabar Pos – PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), telah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak terlibat dalam proses pengadaan layanan untuk pengangkutan kereta listrik multi unit (EMU) impor dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara ke depot HSR Tegalluar di kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Operator kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung (HSR), mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas dugaan kolusi yang ditemukan Komisi Pengawas Persaingan Bisnis (KPPU) dalam tender pengadaan pasokan selama penyelidikannya.
“KCIC tidak terlibat dalam proses pengadaan untuk penyedia layanan transportasi, dan KCIC menghormati proses yang dilakukan oleh KPPU terkait penyelidikan,” kata sekretaris perusahaan operator, Eva Chairunisa pada hari Senin (16/12).
KPPU sebelumnya mengatakan bahwa mereka mencurigai adanya kolusi dalam pengadaan layanan logistik pasokan untuk WHOOSH HSR yang menghubungkan Jakarta dan ibu kota Jawa Barat, Bandung.
Secara khusus, pengawas persaingan bisnis menuduh bahwa PT CRRC Sifang Indonesia, yang membentuk komite tender (Pihak yang Dilaporkan I), mengaturnya agar PT Anugerah Logistik Prestasindo (Pihak yang Dilaporkan I) akan memenangkan proyek logistik pasokan untuk mengangkut kereta EMU.
Menurut Eva, CRRC Sifang Indonesia melaksanakan proses tersebut secara internal sebagai bagian dari Konsorsium Kontraktor HSR (HSRCC).
Dia mengatakan pengangkutan EMU terjadi antara September 2022 dan Juni 2023, disesuaikan untuk mengakomodasi jadwal kedatangan kereta api impor di Pelabuhan Tanjung Priok, dan totalnya 12 kereta EMU dikirim dalam beberapa konsinyasi selama periode ini ke depot Tegalluar.
“Menurut kontrak Teknik, Pengadaan dan Konstruksi [EPC] antara KCIC dan konsorsium HSRCC, KCIC menerima kereta api EMU dari produsen CRRC Sifang dalam kondisi siap dijalankan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang,” kata Eva.
KCIC berkomitmen untuk memastikan bahwa berbagai aspek kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Deswin Nur, yang mengepalai biro hubungan masyarakat dan kerja sama di Sekretariat Jenderal KPPU, mengatakan pengawas sedang menyelidiki masalah ini sehubungan dengan hukum administrasi, dan bukan sebagai kasus kriminal atau korupsi.
“Jika ada temuan ke arah itu, kasus akan ditransfer ke otoritas penegak hukum yang tepat,” kata Deswin pada hari Senin (16/12).
Proyek Whoosh HSR, yang pertama di Asia Tenggara, menelan biaya sekitar US$7,3 miliar pada saat selesai, meninggalkan perusahaan milik negara yang terlibat dalam proyek dengan kewajiban pinjaman sebesar $4,55 miliar sejak 2017, ditambah $560 juta untuk menutupi pembengkakan biaya tahun lalu.
Operator layanan kereta api sepanjang 142 kilometer diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 3,15 triliun pada tahun pertama operasinya, menurut proyeksi keuangan Desember 2023. (die)
