Jakarta | Jabar Pos – Kementerian BUMN (BUMN) telah mengumumkan rencana untuk menggabungkan operator kereta api PT Kereta Api Indonesia (KAl) dengan produsen kereta api PT Industri Kereta Api (INKA) tahun depan.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan rencana tersebut adalah bagian dari upaya kementerian untuk merampingkan BUMN, sehingga jumlah total mereka dapat dipotong dari 47 perusahaan menjadi 30.
“Salah satu aspek adalah bagaimana INKA dan KAI dapat beroperasi di bawah satu payung,” katanya di Jakarta pada hari Selasa (17/12).
Dia menambahkan bahwa Kementerian BUMN sedang meninjau proposal tersebut dan dia berharap rencana tersebut dapat terwujud pada tahun 2025, “Jika memungkinkan, itu akan diimplementasikan tahun depan.” ujar Erick
Erick mengatakan bahwa setelah Kementerian BUMN menyelesaikan peninjauannya, proposal tersebut akan diproses oleh Kementerian Keuangan.
“Kami akan mengusulkan rencana kepada Kementerian Keuangan, dan saya telah menjelaskan kepada banyak pihak bahwa sinkronisasi BUMN dapat ditingkatkan,” tambah Erick.
Program konsolidasi BUMN dengan membentuk perusahaan induk dari bisnis terkait telah berjalan selama empat tahun.
Erick menyatakan harapan bahwa penggabungan antara dua perusahaan yang terkait dengan kereta api akan meningkatkan operasi KAI dan INKA, dengan yang pertama ditetapkan untuk menjadi perusahaan induk.
“Dalam hal struktur perusahaan, lebih baik bagi mereka untuk menjadi ayah dan anak,” katanya.
Sampai hari ini, ada 47 BUMN, menurut Erick, 40 di antaranya diklaim memiliki kinerja positif, sementara sisanya telah membukukan kerugian.
Menteri mengatakan dia bertujuan untuk memangkas jumlah BUMN menjadi 30.
Pembicaraan tentang penggabungan antara KAI dan INKA dimulai pada tahun 2016. Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu meminta Kementerian BUMN untuk menjelaskan secara rinci manfaat penggabungan perusahaan sebelum melaksanakan tindakan perusahaan.
Selain KAI dan INKA, Erick juga mengumumkan rencana untuk menggabungkan PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
“Penggabungan akan mendorong perusahaan untuk memikirkan bagaimana biaya logistik dapat dikurangi, bagaimana keselamatan bagi penumpang dapat ditingkatkan” kata Erick.
“Pelabuhan yang baik juga membuat manajemen kapal Pelni lebih mudah, [operasi ASDP akan] juga lebih baik. Semuanya menjadi sinkron untuk penumpang dan barang, yang terkadang dipisahkan,” imbuhnya.
Menurut rencana, ASDP dan Pelni akan digabung dan Pelindo akan bertindak sebagai entitas induk dalam tindakan konsolidasi yang akan dilaksanakan tahun depan.
Restrukturisasi BUMN merupakan bagian penting dari rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan PDB tahunan menjadi 8 persen dalam waktu lima tahun.
Prabowo melihat potensi BUMN untuk berkontribusi lebih banyak pada pendapatan pemerintah, jika dijalankan sebagai entitas komersial, seperti BUMN Singapura di bawah Temasek.
Namun, masih ada pertanyaan tentang bagaimana BUMN akan memenuhi kewajiban layanan publik (PSO) mereka.
Pemerintah Prabowo bertujuan untuk merampingkan operasi BUMN dengan membedakan antara mereka yang memiliki PSO dan mereka yang berfokus pada memaksimalkan keuntungan.
BUMN yang berorientasi pada keuntungan akan ditempatkan langsung di bawah perusahaan induk super untuk meningkatkan daya saing, nilai pasar, dan kinerja mereka, serta meningkatkan kontribusi dividen mereka ke pemerintah. (die)
