Bogor | Jabar Pos – Wali Kota Bogor terpilih, Dedie Rachim, mengungkapkan keprihatinannya terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 10 miliar yang direncanakan untuk operasional layanan Biskita Transpakuan pada 2025. Ia menilai angka tersebut jauh dari cukup jika dibandingkan dengan subsidi pemerintah pusat yang sebelumnya mencapai Rp 49 miliar.
“Tidak cukup. Dibandingkan dengan subsidi pusat yang mencapai Rp 49 miliar, ini jelas sangat kurang,” ujar Dedie di Balai Kota Bogor, Rabu (15/1/2025).
Dedie menegaskan akan memperjuangkan agar pemerintah pusat tetap memberikan subsidi bagi layanan transportasi andalan masyarakat Bogor tersebut.
Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan subsidi kepada Pemkot Bogor terkait pengelolaan layanan buy the service (BTS) Biskita Transpakuan. Mulai tahun 2025, seluruh pengelolaan layanan tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot Bogor.
Dedie berharap pemerintah pusat dapat memberikan masa transisi yang cukup sebelum menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada Pemkot Bogor.
“Seharusnya ada waktu longgar untuk transisi jika pengelolaan ini harus diambil alih oleh pemkot,” tuturnya.
Beban Masyarakat Akan Bertambah
Selain itu, Dedie mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak yang akan dirasakan masyarakat jika subsidi pusat dihentikan. Dengan subsidi, tarif yang dikenakan kepada masyarakat saat ini masih terjangkau. Namun tanpa subsidi, Dedie memperkirakan masyarakat harus membayar hingga Rp 12 ribu per perjalanan.
“Masyarakat kira-kira tanpa subsidi akan membayar Rp 12 ribu. Ini jelas akan memberatkan rakyat,” tegasnya.
Dedie menegaskan, transportasi publik yang terjangkau merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini demi kesejahteraan masyarakat Bogor.
“Ini akan kami perjuangkan. Jangan sampai kebijakan ini memberatkan masyarakat,” pungkas Dedie.
