jabarpos.id – Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengurangi secara signifikan dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI). Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp400 triliun pada pertengahan 2025, secara bertahap akan dikurangi hingga mencapai level ideal sekitar Rp100 triliun. Salah satu strategi yang diterapkan adalah memindahkan dana tersebut langsung ke bank-bank BUMN. Hingga 12 September 2025, tercatat dana yang telah dipindahkan mencapai Rp200 triliun.
Menurut Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, pemerintah saat ini memiliki kemampuan untuk mengelola kas negara dengan lebih efisien. Hal ini didukung oleh pasar obligasi yang semakin likuid.
"Kita punya pasar SBN dan SPN yang sudah hidup. Jadi kalau kita tahu ini sudah hidup artinya liquid dan kompetitif, bunganya terus turun. Ini kan cukup menarik bagi pemerintah untuk tidak memegang cash terlalu banyak," ujar Febrio di Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
Namun, Febrio menekankan bahwa pengurangan dana menganggur ini akan dilakukan dengan hati-hati dan terukur. Kementerian Keuangan akan terlebih dahulu mengkaji kebutuhan operasional rutin bulanan untuk memastikan ketersediaan kas yang sesuai dengan kebutuhan belanja.
"Nah, ini yang sedang kita siapkan, kalau memang kita nanti assess, oh ternyata kebutuhan sebulan sekian ratus triliun minimal itu, maka kita akan tetap bisa akses pasar kapanpun," ungkap Febrio.
Pemerintah juga memastikan bahwa dana yang telah ditempatkan di bank tidak akan serta merta ditarik jika terjadi kebutuhan mendesak. Ke depannya, kebutuhan anggaran akan dipenuhi melalui penerbitan obligasi jika penerimaan negara tidak mencukupi.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah menetapkan target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2026 sebesar Rp749,2 triliun. "Targetnya adalah Rp 749 triliun, bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Yang jelas, kita masih kelola minggu demi minggu," pungkas Febrio.
