Denpasar | Jabar Pos – Pihak Imigrasi melaksanakan Operasi Jagratara. Operasi tersebut digelar untuk memastikan para Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Indonesia mematuhi semua aturan terkait Keimigrasian.
Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi membuka rangkaian Operasi Pengawasan Keimigrasian ‘Jagratara’ di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.
Pembukaan Operasi Jagratara dihadiri oleh, Pejabat Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Ketua DPRD Bali Dewa Jack, serta Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya. Ada 125 Personel Imigrasi yang terdiri dari Penyidik PNS Imigrasi, Petugas Patroli, hingga Petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang turut mengikut apel.
“Operasi Jagratara kali ini merupakan penutup di tahun 2024. Tahun ini kami sudah menjalankan dua kali operasi pengawasan orang asing serentak se-Indonesia. Operasi Jagratara lahir dari tantangan yang muncul seiring meningkatnya jumlah orang asing di Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan investasi. Pengawasan intensif diperlukan untuk menjamin bahwa setiap pendatang mematuhi aturan imigrasi yang berlaku di Indonesia, kita ingin pelintas yang berkualitas,” kata Silmy Karim dalam pembukaan Operasi Jagratara. Rabu, (2/10/2024).
Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian telah memerintahkan Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, untuk melakukan pengawasan dengan memperhatikan kondisi stabilitas keamanan dan mitigasi risiko. Petugas yang menemukan dugaan pelanggaran dapat langsung melakukan penindakan kepada orang asing sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, secara simbolis Ditjen Imigrasi turut menyerahkan sebanyak 20 unit Kendaraan Patroli baru dari total 265 Kendaraan Patroli, kepada Kantor Imigrasi di Bali untuk meningkatkan mobilitas tim di lapangan. Alokasi Mobil Patroli Imigrasi menyesuaikan konsentrasi Warga Negara Asing (WNA) di setiap wilayah.
Penambahan sarana prasarana tersebut bertujuan, agar Petugas dapat memberikan respons lebih cepat. Silmy Karim pun berharap, jangkauan Operasi bisa lebih luas dan merata dengan tambahan sarana dan prasarana tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia merupakan destinasi yang nyaman bagi Wisatawan maupun Investor Mancanegara yang taat terhadap aturan. Di sisi lain, pengawasan Keimigrasian diharapkan menciptakan situasi aman bagi masyarakat Indonesia, khususnya dari kejahatan lintas Negara atau orang asing yang mengganggu ketertiban umum,” tandas Silmy Karim. (far)
