Jabarpos.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Indonesia Maju untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan penghematan, termasuk konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penerapan Work From Home (WFH). Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi dampak berkelanjutan dari konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian global. Instruksi tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Kebijakan ini mengingatkan pada era Presiden Soeharto pada tahun 1986, ketika Indonesia menghadapi tekanan ekonomi akibat penurunan harga minyak dunia. Saat itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mengalami penurunan sekitar 7%. Indonesia, yang sebelumnya menikmati keuntungan dari ekspor minyak, menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas.
Menurut sejarawan Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam buku "Ekonomi Indonesia 1800-2010" (2012), perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan perdagangan dan investasi, peningkatan utang, serta tantangan fiskal besar akibat penurunan pendapatan minyak menjadi masalah utama saat itu.
Menghadapi situasi tersebut, Presiden Soeharto mengimbau seluruh masyarakat, termasuk pejabat sipil, militer, dan warga sipil, untuk hidup hemat dan sederhana. Imbauan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kecemburuan sosial dan mempermudah upaya perbaikan ekonomi.
Selain imbauan hidup hemat, Soeharto juga melakukan efisiensi di tubuh pemerintahan, seperti penyederhanaan prosedur investasi dan pengetatan prioritas anggaran untuk mencegah kebocoran dan pemborosan.
Namun, imbauan hidup hemat tidak selalu efektif. Filsuf Franz Magnis-Suseno menyoroti bahwa imbauan presiden seringkali tidak diindahkan oleh para pejabat dan orang kaya yang tetap gemar gaya hidup mewah.
Meskipun demikian, langkah deregulasi dan reformasi ekonomi yang dijalankan Soeharto berhasil menahan guncangan ekonomi akibat jatuhnya harga minyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai stabil menjelang akhir 1980-an, dengan rata-rata 5,5% pada periode 1986-1988. Ketergantungan pada penerimaan migas juga berkurang seiring meningkatnya ekspor dan investasi.
Kini, Presiden Prabowo mengambil langkah serupa, mengingat potensi dampak konflik Timur Tengah terhadap harga energi dan kondisi ekonomi global. Langkah-langkah penghematan dan efisiensi diharapkan dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin timbul.
