Jakarta | Jabar Pos – Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) mengatakan, pemerintah akan mengubah beberapa program bantuan sosial menjadi modal kerja untuk orang berpenghasilan rendah mulai tahun depan.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko mengatakan pada hari Kamis (28/11) bahwa pemerintah berusaha untuk secara bertahap mengurangi pengeluaran bantuan sosial, yang nantinya dapat dialokasikan kembali untuk program pemberdayaan.
“Program pemberdayaan akan menjadi modal kerja bagi orang miskin,” kata Budiman.
Budiman melanjutkan dengan mengatakan bahwa skema baru masih akan mengambil bentuk subsidi, tetapi dia tidak menguraikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana perubahan itu akan terjadi.
“Lihatlah seperti ini, orang-orang yang telah menerima bantuan sosial] selama bertahun-tahun harus lulus” kata Budiman.
Presiden Prabowo Subianto telah bersumpah untuk memberantas kemiskinan ekstrem dalam waktu dua tahun, sambil mengurangi separuh tingkat kemiskinan umum pada periode yang sama.
“Kemiskinan ekstrem sekarang berada di 0,8 persen, dalam waktu dua tahun itu harus 0 persen. Kemiskinan berada di 9 persen dan pada tahun 2029 harus menjadi 5 persen. Itu adalah target pemerintah,” kata Budiman.
Saat ini, pemerintah mencairkan berbagai bentuk bantuan sosial. Beberapa mengambil bentuk uang tunai, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Lainnya mengambil bentuk barang, seperti bantuan beras dan program bantuan pangan non-tunai (BPNT), dengan yang terakhir memungkinkan rumah tangga miskin untuk menerima telur, daging, dan makanan pokok lainnya.
Beberapa bulan sebelum Jokowi mengakhiri pemerintahannya pada 20 Oktober, Jokowi juga sebelumnya mencairkan program bantuan BLT dan beras sementara.
Negara melihat kenaikan harga pangan menyusul dampak fenomena cuaca kering El Nino pada produksi dan pasokan pangan.
Sebuah survei oleh Litbang Kompas yang diterbitkan pada bulan Juni menunjukkan bahwa, pencairan bantuan sosial sebagian besar bertanggung jawab untuk menopang peringkat persetujuan Jokowi selama masa kepresidenannya.
Yang mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 82 persen pada bulan Juli, ini sebelum menurun menjadi 75 persen beberapa bulan kemudian karena beberapa protes.
Perubahan besar-besaran juga akan terjadi dalam pengeluaran subsidi, karena pemerintah berusaha untuk menghemat lebih banyak anggaran guna membiayai program prioritas Presiden Prabowo tentang swasembada pangan dan energi, serta 3 juta rumah baru per tahun.
Presiden Prabowo, sejak akhir Oktober, telah meminta para pembantunya untuk menyiapkan rencana baru yang akan menggantikan subsidi bahan bakar yang ada untuk mencegah individu yang tidak memenuhi syarat mengambil keuntungan dari kebijakan yang dirancang untuk membantu orang miskin.
Salah satu solusi yang diusulkan untuk ini ialah melibatkan perubahan subsidi menjadi transfer uang tunai, untuk menjangkau penerima manfaat yang dituju dengan lebih baik.
Pemerintah juga berencana untuk menyediakan pupuk bersubsidi dengan volume tetap tertentu setiap tahun. (die)
