Jakarta | Jabar Pos – Serangkaian eksekusi baru-baru ini oleh petugas polisi telah menjelaskan, kegagalan institusi untuk mengatur penggunaan senjata mematikan di antara personelnya.
Mendorong pengawas untuk mendesak institusi tersebut agar meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan senjata api.
Pada hari Minggu (24/11) seorang petugas Polisi di Semarang dilaporkan menembak dan membunuh seorang siswa berusia 17 tahun, yang diidentifikasi dengan inisialnya (GRO) saat membubarkan perkelahian “gangster” remaja di depan kompleks perumahan di bagian barat kota.
Kepala Polisi Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar mengatakan, petugas telah memperhatikan perkelahian saat dia melewati daerah itu dalam perjalanan pulang.
Menurut laporan polisi ketika dia mencoba membubarkan para remaja tersebut, beberapa dari mereka menyerang petugas, dan memaksanya untuk mengambil “tindakan tegas” dengan menembakkan senjatanya.
Selain GRO, dua anak laki-laki lainnya ditembak dalam insiden tersebut, seorang anak berusia 16 tahun diidentifikasi sebagai S dan seorang anak berusia 17 tahun diidentifikasi sebagai A.
GRO meninggal akibar luka-lukanya saat dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Irwan menolak untuk mengungkapkan nama petugas tersebut, tetapi ia mengatakan petugas itu sedang diinterogasi oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian(Propam) Semarang.
Menurut informasi yang diterima oleh kelompok hak asasi Amnesty International Indonesia, bagaimanapun, tidak ada perkelahian di dekat kompleks perumahan malam itu. Petugas polisi diduga melepaskan tembakan setelah motornya bertabrakan dengan motor yang dikendarai para siswa.
“Tindakan polisi tidak hanya ilegal, tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia. Insiden Semarang telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang remaja, korban kebijakan represif yang memprioritaskan kekerasan dan penggunaan senjata mematikan daripada solusi yang lebih manusiawi,” kata Usman Hamid pada hari Selasa (26/11).
Berdasarkan data Amnesty, personel keamanan telah melakukan setidaknya 31 pembunuhan di luar hukum sepanjang tahun ini, delapan di antaranya terjadi dalam sebulan terakhir.
“Kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian Nasional serta kepemimpinannya untuk memastikan ada akuntabilitas hukum dalam menyelesaikan kasus penembakan ini,” katanya.
Pakar kepolisian Bambang Rukminto, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk campur tangan dalam penyelidikan kasus tersebut karena penyelidikan internal polisi dapat ditunggangi dengan konflik kepentingan.
Dia juga menyarankan Polisi Nasional untuk melengkapi semua petugas yang bertugas dengan kamera tubuh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas atas tindakan mereka.
“Peraturan yang berlaku mengharuskan semua petugas polisi untuk menembakkan tembakan peringatan ke udara sebelum menembakkan senjata mereka ke manusia. Bahkan jika mereka memutuskan untuk menembak penjahat, polisi harus menembak untuk menghentikan mereka daripada membunuh mereka,” kata Bambang pada hari Selasa (26/11)
Sementara itu, seorang ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan bahwa bahkan jika GRO melanggar hukum, tidak ada dasar hukum bagi petugas untuk menembaknya secara fatal.
“Polisi hanya diizinkan untuk menembak penjahat ketika mereka berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Petugas harus dapat membuktikan bahwa hidupnya dalam bahaya ketika dia menggunakan senjatanya, jika tidak penembakan itu harus diperlakukan sebagai pembunuhan dan harus ditangani sesuai dengan hukum pidana yang berlaku,” kata Abdul pada hari Selasa.
Kelompok advokasi hak asasi manusia, Institut Setara telah menuntut agar Polisi Nasional mendidik semua petugas tentang prosedur penggunaan senjata sesuai dengan Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegakan Hukum.
Itu juga mendesak polisi untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap petugas yang tidak mematuhi prinsip-prinsip, sementara juga memperhatikan kesehatan mental petugas. (die)
