Jakarta | Jabar Pos – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengatakan pada Kamis (21/11) ia meminta agar menteri pendidikan menghilangkan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang akan datang karena berbagai kekhawatiran.
Ini adalah kedua kalinya Gibran membuat pernyataan tersebut, setelah dirinya memberi pengarahan pada saat pertemuan koordinasi tentang evaluasi kebijakan pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah pada 11 November.
“Saya dengan jelas mengatakan kepada menteri pendidikan, ‘Pak, sistem zonasi harus dihapuskan’,” kata Gibran dalam pidatonya pada pembukaan pertemuan Pemuda Muhammadiyah, di Hotel Aryaduta di Jakarta.
Pemuda Muhammadiyah adalah sayap pemuda Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia.
Gibran mengatakan, bahwa visi Indonesia Emas 2045 terletak pada pendidikan kaum muda. Untuk meningkatkan sistem pendidikan, Gibran juga menyarankan Mu’ti untuk memasukkan modul coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.
“Sangat penting untuk mengajari anak-anak kita sejak usia muda tentang pentingnya coding, pemrograman, dan pemasaran digital,” kata Gibran
Gibran menyoroti bahwa di bawah sistem zonasi, ada distribusi guru yang tidak merata di seluruh sekolah di berbagai provinsi di Indonesia.
Namun, dia mengakui bahwa sistem zonasi untuk PPDB adalah program yang bagus.
Mengikuti pernyataan wakil presiden, menteri pendidikan menanggapi bahwa keputusan mengenai sistem zonasi akan dibuat menjelang tahun akademik baru pada Juli 2025.
“Mudah-mudahan pada tahun akademik baru, kami akan memutuskan apakah kami akan melanjutkan sistem zonasi atau mungkin melakukan evaluasi,” kata Abdul pada Selasa (12/11).
Sebelumnya, implementasi PPDB 2024 ditandai dengan beberapa masalah dan penyimpangan. Sebagian besar masalah terkait dengan sistem zonasi, yang memiliki kuota penerimaan terbesar. (die)
