Jakarta | Jabar Pos – Kepolisian negara telah memperkenalkan korps barunya yang bertugas memberantas korupsi karena pasukan tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali upaya negara melawan korupsi sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Namun tim anti korupsi baru polisi telah disambut dengan skeptisisme dari pengamat, yang mempertanyakan efektivitas korps dalam memerangi korupsi mengingat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kantor Kejaksaan Agung, yang lebih dikenal karena menyelidiki kasus korupsi.
Pada acara untuk menandai Hari Antikorupsi Internasional di Jakarta pada hari Senin (9/12) Polri mempresentasikan korps, yang telah resmi dinamai Korps Pemberantasan Korupsi (Kortas Tipidkor).
Di antara tugas utama korps adalah mencegah korupsi; menyelidiki dan menuntut kasus korupsi; dan melacak dan memulihkan aset yang terkait dengan kasus korupsi, menurut kepala korps Brigjen Cahyono Wibowo.
Dia mengakui bahwa timnya akan memiliki otoritas dan pendanaan yang serupa dengan KPK dan Kejagung. Namun dia menegaskan bahwa faktor-faktor tersebut tidak akan menghalangi ketiga institusi untuk bekerja sama.
“Kolaborasi ini memprioritaskan koordinasi dan komunikasi. Tidak ada yang akan melihat satu di atas yang lain. Kami harus bekerja sama dengan sesama petugas penegak hukum sehingga kami akan berjalan dengan baik,” kata Cahyono.
Dia menambahkan bahwa korps akan melihat kasus korupsi besar dan kecil untuk menghindari persepsi publik bahwa polisi longgar dalam hal korupsi. Cahyono menegaskan bahwa tim akan menekankan tindakan, termasuk tindakan pencegahan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus korupsi.
Pada acara yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa korps baru akan membawa semangat Presiden Prabowo untuk mencegah kebocoran lebih lanjut dari anggaran negara dari korupsi. Jika kejahatan semacam itu dicegah, itu akan berkontribusi guna mewujudkan tujuan administrasi untuk mendorong program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami masih menyempurnakan korps. Tapi kami berharap itu dapat memperkuat komitmen Polri untuk mencegah dan memberantas korupsi bersama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya,” kata Listyo.
Pembentukan korps baru diamanatkan oleh peraturan presiden yang ditandatangani oleh mantan presiden Joko Widodo pada bulan Oktober, beberapa hari sebelum dia mengundurkan diri dari kepresidenan.
Korps ini merupakan perluasan dari Direktorat Kejahatan Korupsi (Dittipidkor), yang sebelumnya berada di bawah Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian Nasional (Bareskrim). Personel Dittipidkor akan secara otomatis dipindahkan ke korps baru dan sekarang menjawab langsung kepada kepala polisi.
Tetapi pembentukan korps baru tidak memberikan jaminan bahwa polisi akan melakukan yang lebih baik dalam memberantas korupsi, kata Diky Anandya dari Indonesia Corruption Watch (ICW)
Di antara tiga lembaga penegak hukum yang berwenang untuk mengadili kasus korupsi, penelitian menunjukkan bahwa polisi telah menyelidiki kasus paling sedikit dibandingkan dengan Kejagung dan KPK, terutama sebelum amandemen Undang-Undang KPK 2019.
Diky mendesak Listyo untuk meningkatkan kompetensi penyelidik korps untuk menunjukkan bahwa formasinya lebih dari sekadar gimmick.
“Korps juga harus lebih menekankan pada peningkatan integritas polisi dengan mengambil tindakan terhadap petugas polisi yang korup,” kata Diky.
Dia juga menambahkan bahwa petugas yang secara aktif menutupi korupsi rekan mereka atau menutup mata terhadapnya juga harus menghadapi hukuman.
Peluncuran Kortas Tipidkor terjadi di tengah kegelisahan publik baru-baru ini tentang kebrutalan polisi dan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh petugas. (die)
