close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

26.3 C
Jakarta
Senin, Januari 20, 2025

Prabowo Akan Menghormati PDIP Sebagai Oposisi

spot_img

Jakarta | Jabar Pos – Presiden Prabowo Subianto telah mengatakan, bahwa jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memilih untuk secara resmi mengambil peran oposisi terhadap pemerintahnya, dia akan menghormati keputusan partai tersebut.

Prabowo membuat pernyataan tersebut selama acara peringatan 60 tahun Partai Golkar pada Kamis (12/12) malam. Ketua DPR Puan Maharani, putri dari ibu pemimpin PDI-P Megawati, hadir.

Saat Presiden menyambut para peserta dan pemimpin partai dalam pidatonya, dia tidak gagal mengakui Puan, mengatakan bahwa dia tidak memiliki masalah dengan kehadiran anggota satu-satunya partai oposisi de-facto terhadap pemerintahannya.

Baca juga:  PDI-P Secara Resmi Mengusir Jokowi dari Anggota Partai

“Saya merasa nyaman memiliki Mbak Puan di sini malam ini,” kata Prabowo pada acara tersebut, yang disiarkan langsung di saluran YouTube Golkar.

“Saya menghormati PDI-P,” lanjutnya.

“Meskipun saya menghargai gagasan persatuan nasional, yang juga merupakan salah satu ajaran Bung Karno, saya menghormati bahwa untuk demokrasi, mungkin perlu ada seseorang di luar koalisi pemerintahan sebagai cek dan keseimbangan.” imbuhnya

Prabowo mengacu pada bapak pendiri bangsa Soekarno, yang merupakan bapak Megawati.

Baca juga:  Dana Retret dikeluarkan Memakai Dana Pribadi Presiden Prabowo

PDI-P sekarang menjadi satu-satunya partai besar di Dewan Perwakilan Rakyat yang belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo. Selama satu dekade itu telah menjadi kendaraan politik mantan presiden JokoWidodo, sebelum dia membelakangi partai dan secara diam-diam mendukung pencalonan presiden Prabowo atas kandidat PDI-P sendiri Ganjar Pranowo.

Setelah memenangkan pemilihan presiden Februari, Prabowo yang mencalonkan diri bersama putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka, bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, yang berpuncak pada koalisinya mengamankan mayoritas dua pertiga di legislatif 580 kursi.

Baca juga:  Raffi Ahmad Belum Lapor Harta Kekayaannya?

Presiden dilaporkan telah berusaha untuk membawa PDI-P, yang memegang bagian terbesar dari kursi DPR dari partai mana pun dan yang telah mempertahankan jabatan ketua DPR, ke dalam koalisi pemerintahannya untuk memastikan pemerintahan yang lancar.

Menjelang pemilihan kepala daerah simultan November, telah ada diskusi tentang Prabowo dan Megawati yang akan mengatur pertemuan, tetapi hingga kini tidak ada pertemuan seperti itu yang terjadi.

Megawati dijadwalkan mengumumkan sikap resmi PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo pada kongres nasional partai tahun depan. (die)

spot_img

Berita Terpopuler

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...

DPR Sepakati PKPU Pilkada, Akomodir Dua Putusan MK

Jakarta, Jabarpos.id - Komisi II DPR RI resmi menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada yang mengakomodir dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan...
Berita terbaru
Berita Terkait